KADIN-Polri Siapkan MoU soal Pencegahan Pelanggaran Hukum Dunia Usaha

Yudistira Imandiar - detikNews
Selasa, 08 Mar 2022 21:31 WIB
KADIN-Polri Siapkan MoU soal Pencegahan Pelanggaran Hukum Dunia Usaha
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

KADIN Indonesia dan Polri akan membuat nota kesepahaman terkait pendampingan dan pencegahan pelanggaran hukum terhadap kalangan dunia usaha di berbagai daerah. Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo telah bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas hal tersebut, Selasa (8/3/2022).

"Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Polri harus menjadi pengawal investasi, bukan menjadi masalah atau penghambat investasi. Bahkan Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa terhadap berbagai gangguan yang dihadapi dunia usaha dalam berinvestasi di berbagai daerah, Polri harus mengawal dan mendampinginya," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (8/3/2022).

"Sehingga investasi tidak terhambat dan bisa direalisasikan sesuai ketentuan. Sikap tegas Presiden Joko Widodo tersebut dilakukan mengingat motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional adalah investasi, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya berkontribusi sebesar 15-18 persen," imbuhnya.

Ia menerangkan KADIN dan Polri telah membentuk tim kerja untuk membahas berbagai muatan materi yang akan dimuat dalam nota kesepahaman, KADIN dan Polri. Tim tersebut beranggotakan perwakilan KADIN, yakni Wakil Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum Reginald FM Engelen dan Kepala Bidang Hubungan KADIN dengan Kepolisian Robert Kardinal. Sementara dari Polri diwakili Asops Kapolri Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo, dan Wakabareskrim Irjen Pol Syahardiantono.

"Melalui nota kesepahaman tersebut, KADIN juga bisa lebih banyak terlibat dalam mendukung upaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menegakkan hukum di berbagai sektor dunia usaha. Antara lain bekerja sama dengan berbagai Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk Polri, seperti Satgas Pangan untuk menstabilkan berbagai harga kebutuhan pokok, Satgas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) hingga Satgas Pengawalan Investasi," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan melalui nota kesepahaman tersebut, Polri dan KADIN akan bergandengan tangan melaksanakan berbagai ketentuan kemudahan usaha. Khususnya yang tercantum dalam Omnibus Law UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Termasuk juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada asosiasi dunia usaha yang berada di bawah naungan KADIN terkait berbagai peraturan hukum kepolisian yang berhubungan dengan dunia usaha.

"Presiden Jokowi menargetkan kontribusi investasi untuk pertumbuhan ekonomi 2022 bisa berada di angka Rp 1.200 triliun. Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan agar jangan sampai ada yang mengganggu atau menghambat urusan investasi, apalagi sampai melakukan kriminalisasi terhadap dunia usaha yang ingin menanamkan investasinya di berbagai daerah. Untuk itu perlu kerja keras dan kolaborasi dari berbagai pihak, khususnya dari KADIN dan Polri," ujar Bamsoet.

(akd/ega)