ADVERTISEMENT

Beasiswa Pemerintah Aceh Dikorupsi, Begini Skema Penyalurannya

Agus Setyadi - detikNews
Senin, 07 Mar 2022 15:29 WIB
Poster
Ilustrasi korupsi (Edi Wahyono/detikcom)
Aceh -

Polda Aceh menetapkan tujuh orang tersangka dugaan korupsi beasiswa Pemerintah Aceh yang merugikan negara Rp 10 miliar. Polisi kini membidik pihak lain yang ikut menikmati dana beasiswa.

"Penyidik Polda Aceh tidak hanya membidik pelaku administratif korupsi dana beasiswa. Namun, penyidik juga mengejar pihak-pihak yang ikut menikmatinya," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy kepada wartawan, Senin (7/3/2022).

Winardy membeberkan skema penyaluran beasiswa hingga berujung adanya pihak yang diduga ikut menikmatinya. Salah satu skemanya, seorang berinisial DS mengabari adik iparnya berinisial NF terkait adanya dana beasiswa.

Informasi itu disampaikan pada Januari 2017. Ustad S yang merupakan teman DS kemudian menghubungi NF untuk menyerahkan formulir serta memberitahukan persyaratan yang harus dilengkapi.

NF lalu mengabari informasi itu ke sejumlah mahasiswa lainnya. NF disebut berhasil 'merekrut' 23 mahasiswa S1 lainnya.

"S menyerahkan formulir ke-23 mahasiswa itu melalui NF. Itu terjadi pada November 2017," jelas Winardy.

Beasiswa itu disebut cair pada 21 Desember 2017. Ke-23 mahasiswa mengetahui dana masuk ke rekening mereka setelah diberi tahu S.

Menurut Winardy, para mahasiswa dan S sudah membuat kesepakatan bahwa mereka hanya menerima beasiswa Rp 5 juta. Beasiswa untuk jenjang S1 disebut berjumlah Rp 20 juta.

Pada 22-24 Desember 2017, NF mengumpulkan uang dari 23 penerima beasiswa untuk diserahkan ke S. Artinya, mahasiswa menerima duit Rp 5 juta dan sisanya diserahkan ke S.

"Itu merupakan salah satu alur terjadinya pemotongan yang dilakukan NF," kata Winardy.

Saat ini NF dan 23 mahasiswa sudah dimintai keterangan. Sedangkan DS dan S sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan.

"Penyidik sudah melayangkan panggilan lagi kepada DS dan S, apabila tidak datang maka sesuai dengan hukum acara penyidik akan membawa mereka untuk dimintai keterangan," ujar Winardy.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT