.webp)
Komnas HAM mengungkap alasan warga mengirim anggota keluarga ke kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Alasan itu antara lain kondisi ekonomi hingga tidak punya pilihan tempat rehabilitasi narkoba lain.
"Ada beberapa latar belakang keluarga memasukkan anggotanya ke dalam tempat rehab, antara lain ekonomi lemah, keputusasaan keluarga, mengalami ancaman dan adanya tindak kekerasan, keluarga korban tidak punya pilihan untuk melakukan rehabilitasi di tempat lain," kata analis pelanggaran HAM Komnas HAM, Yasdad Al Farisi, saat jumpa pers seecara virtual, Rabu (2/3/2022).
Yasdad mengungkapkan, penghuni yang hendak masuk kerangkeng harus mendapatkan rekomendasi. Dia menyebut rekomendasi itu berasal dari polsek sampai ormas setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk proses masuk ini juga melibatkan dokumen berupa saran atau rekomendasi dari pihak lain, antara lain dari polsek, struktur pemerintah desa, serta ormas setempat," ujarnya.
Yasdad menyampaikan kerangkeng milik Terbit Rencana Perangin Angin tidak memiliki izin meski sudah dilakukan pemetaan oleh Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Langkat. Dia menyebut instansi di jajaran Pemkab Langkat mengetahui keberadaan kerangkeng tersebut.
"Tidak terdapat izin melakukan rehabilitasi walaupun sudah pernah dilakukan pemetaan oleh BNNK Langkat pada 2016. Sejumlah intansi OPD serta jajaran pemerintah mengetahui keberadaan kerangkeng manusia ini," ucapnya.
Yasdad menyatakan BNNK Langkat mengaku kesulitan untuk mengakses informasi soal kerangkeng tersebut.
"Ada pengakuan dari BNNK mereka kesulitan mengakses ke dalam kerangkeng," ujarnya.
Simak Video: Komnas HAM: Ada Remaja Masuk Kerangkeng Bupati Langkat Gegara Geber Motor
