.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta WhatsApp Group (WAG) di kalangan personel TNI-Polri didisiplinkan. Polri akan melaksanakan perintah Jokowi dan memberi sanksi jika ada personel terbukti bersalah.
"Perintah Bapak Presiden akan ditindaklanjuti dan penegakan disiplin di internal Polri tentunya terus ditingkatkan pengawasannya baik oleh Itwasum dan Propam," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).
"Siapapun anggota yang terbukti bersalah akan ditindak, baik hukuman disiplin, KKEP (Komisi Kode Etik Polri), sampai dengan pidana," tegas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irjen Dedi mengatakan tak ada personel Polri yang menolak Ibu Kota Negara (IKN) baru seperti yang disinggung Jokowi. Irjen Dedi mengatakan personel Polri setia dengan perintah pimpinan.
"Tidak ada di Polri semua anggota satya hapabru. Setia dan taat kepada pimpinannya. Dan sesuai perintah Bapak Kapolri bahwa Polri men-support full dan mengawal proses pembangunan IKN," ujarnya.
Jokowi Minta WAG TNI-Polri Didisiplinkan
Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar WAG di kalangan TNI-Polri didisiplinkan. Jokowi mengungkapkan dia membaca percakapan dalam WAG TNI-Polri.
"Juga hal-hal kecil tapi harus mulai didisiplinkan di WA group. Saya melihat (percakapan) di WA group (TNI-Polri), karena di kalangan sendiri, (dianggap) boleh, hati-hati," kata Jokowi.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Saksikan Video 'Jokowi Minta Grup WA di Kalangan TNI-Polri Didisiplinkan!':
Hal itu disampaikan Jokowi kepada jajaran TNI-Polri dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (1/3). Rapim TNI Polri 2022 mengusung tema 'TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural'.
Jokowi mewanti-wanti jika percakapan di WAG yang tak seturut disiplin TNI-Polri dibiarkan terus-menerus. Dia mencontohkan salah satu percakapan yang dimaksud adalah soal penolakan IKN.
"Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'nggak setuju, IKN apa'. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," jelas Jokowi.
