ADVERTISEMENT

PDIP Tolak Penundaan Pemilu: Kita Bertarung di Parlemen!

Karin Nur Secha - detikNews
Selasa, 01 Mar 2022 23:32 WIB
Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko (Karin NS/detikcom)
Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko (Karin NS/detikcom)
Jakarta -

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menegaskan partainya menolak wacana penundaan Pemilu 2024 meski dinamika politik berubah. Dia mengatakan PDIP akan bertarung di parlemen untuk menolak wacana tersebut.

"Bertahan (mendukung) tinggal kita bertarung saja di parlemen dan menurut saya ini adalah kewajiban moral kita untuk menjaga semangat reformasi ya. Saya kira itu," ujar Budiman di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2022).

Wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden baru dapat direalisasikan jika melewati proses amandemen UUD 1945. Sebab, masa jabatan presiden telah diatur dalam UUD 1945.

Dia juga menanggapi terkait pernyataan dari PKB, PAN dan Partai Golkar yang menyebut usul penundaan pemilu atas pertimbangan perekonomian Indonesia. Dia menyebut ketiga partai tersebut memiliki alasan politik tersendiri.

"Apa maksud politiknya? Ya silakan didiskusikan terbuka. Ya didebatkan. Tapi posisi PDIP jelas, hasil reformasi nggak boleh dikhianati tapi keberlangsungan dan keberlanjutan program Pak Jokowi juga harus dijaga oleh etika politik dan PDIP insyaallah akan melanjutkan visi beliau yang memang belum selesai," ungkap Budiman.

Budiman mengusulkan agar nantinya setiap mantan presiden termasuk Jokowi yang masa jabatannya berakhir pada 2024 harus diberi posisi untuk membantu membangun Indonesia. Dia ingin para presiden RI diberi jabatan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ketika sudah purna tugas.

"Karenanya saya merasa perlu sebagai alternatif bahwa Pak Jokowi atau mantan presiden apa pun di 2024, 2029, 2034, dan seterusnya kalau bisa diberikan tempat terhormat. Mantan-mantan presiden bukan masalah Pak Jokowi saja ya, siapa pun. Berikan tempat terhormat sebagai Wantimpres atau Ketua Wantimpres," ungkapnya.

"Mungkin sementara sekarang pakai etika dulu, partai-partai yang kemudian calon presiden menang terutama yang berasal dari partai-partai koalisinya beliau memberikan penghargaan karena bagaimanapun juga memang perlu ada kontinuitas sehingga tidak ada penghentian proses pembangunan Indonesia," lanjutnya.

Dia mengatakan usul pencalonan presiden purnatugas diangkat menjadi Wantimpres masih perlu disepakati di antara partai pendukung. Budiman mengatakan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tak sejalan dengan tujuan reformasi.

"Ya politik adalah seni segala kemungkinan. Tapi maksud PDIP menolak kemungkinan perpanjangan maupun penundaan pemilu karena itu mengkhianati semangat reformasi," katanya.

Bisa Jadi Aib Jokowi

Budiman mengaku sempat berbincang dengan temannya yang ada di lingkaran dekat Jokowi. Dia mengaku temannya tersebut pun menilai penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden sebagai sebuah jebakan.

"Secara personal ada teman yang kebetulan tim beliau lah yang sehari-hari di sana. 'Ini gimana?' Aku tiga kali (bertanya), 'gimana?'.' Dia bilang 'nggak, ini jebakan. Itu jebakan, itu... aib, demi Allah'. Orang yang bersama beliau lah (bilang gitu), 'demi Allah saya bersumpah, demi Allah (sambil pukul-pukul meja), gitu," ucapnya.

Budiman juga mengomentari soal wacana penundaan pemilu berasal dari parpol koalisi pemerintahan Jokowi. Menurutnya, sikap sejumlah parpol tersebut sebagai sebuah dinamika.

"Ya itu dinamika, itu dinamika, lihat aja sikap PDIP, NasDem, Gerinda juga kalau nggak salah ya. Jadi partai-partai yang nggak ecek-ecek (yang nolak) ya kan? Dua partai terbesar, ada satu partai menengah, sikapnya cukup jelas," tuturnya.

Menurutnya, wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden akan jadi aib bagi Jokowi jika terealisasi.

"Alhamdulillah udah tegas PDIP, Bu Mega, Sekjen, Saya, menolak. Ya saya juga sebagai aktivis menolak. Biayanya mahal itu reformasi, jangan sampai Pak Jokowi dilemparin aib. Kan buat Pak Jokowi itu berasa dilemparin aib," katanya.

(ain/jbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT