.webp)
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya bersikap soal isu penundaan Pemilu 2024 yang diembuskan sejumlah ketum parpol. Prabowo menyatakan akan menghormati konstitusi.
"Terkait dengan wacana penundaan Pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita," kata juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).
Dalam konstitusi RI, UUD 1945, dinyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kembali ke pernyataan Dahnil, dia mengatakan Prabowo ingin menjaga demokrasi sehat di Indonesia. Prabowo juga terus menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh politik.
"Pak Prabowo juga terus komunikasi dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh politik lainnya, baik dari partai politik maupun tokoh-tokoh lainnya," ujarnya.
Setneg: Penundaan Pemilu Inisiatif Parpol
Seperti diketahui Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Usul ini disetujui Ketum PAN Zulkifli Hasan. Sementara Ketum Golkar Airlangga Hartarto menerima usulan serupa dari petani sawit di Riau dan partainya kini mengkaji serius kemungkinan penundaan Pemilu 2024.
Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini mengatakan isu tersebut tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Dia mengatakan isu itu merupakan inisiatif parpol.
"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi jangan sampai diseret-seret," kata Faldo, Senin (28/2).
Faldo melanjutkan Presiden sedang total mengawal transformasi besar, Kota Nusantara, sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.
"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ujarnya.
(maa/tor)
