Kepala BIN Bicara Intelligent City di Ibu Kota Negara Baru

Erika Dyah - detikNews
Selasa, 01 Mar 2022 17:26 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimping sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/3/2018). Dalam rapat itu Jokowi mengingatkan agar para pejabat bisa menjaga stabilitas keamanan dan politik.
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Kepala BIN Jend. Pol (P) Budi Gunawan menilai setidaknya ada dua pertimbangan utama dalam pemilihan ibu kota negara baru (IKN) yang berlokasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Adapun dua pertimbangan tersebut adalah alasan geografis dan pemerataan pembangunan.

Sebagaimana diketahui, kedua daerah tersebut dipilih sebagai ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta pada tahun 2024. Kepastian perpindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selanjutnya, pengaturan IKN mengacu pada UU tersebut, termasuk menegaskan status IKN serta mengatur tentang pemimpin IKN.

Budi menyebutkan secara geografis Kalimantan Timur berada di tengah Indonesia bagian barat dan timur dan berada di jalur khatulistiwa. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki wilayah yang luas untuk dikembangkan menjadi ibu kota modern dan profesional.

Menurutnya, Kalimantan Timur juga tidak berada di lempengan gempa. Sehingga jarang terjadi bencana.

"Posisi Kalimantan Timur juga diharapkan memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan begitu dapat mendukung perkembangan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022).

Adapun alasan kedua adalah soal pemerataan pembangunan. Ia mengatakan sebelumnya Presiden RI Joko Widodo menyebutkan penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sebab, Pulau Jawa ditempati oleh 56 persen penduduk Indonesia atau sebanyak 156 juta penduduk.

Menurutnya, kondisi ini selain menjadi beban bagi Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta dan Jabodetabek, juga membuat pembangunan dan roda perekonomian akan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya penduduk di luar Pulau Jawa akan lambat tersentuh pembangunan.

Budi pun mengutip perkataan Jokowi yang menyebutkan pembangunan yang terkonsentrasi ini akan memperparah tingkat kesenjangan pembangunan antar penduduk dan antar wilayah.

Oleh karena itu, ia mengatakan jika anggapan bahwa IKN merupakan upaya membangun di Kalimantan agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan Kalimantan adalah persepsi yang keliru. Sejatinya, IKN justru membangun Kalimantan agar terjadi keseimbangan spasial geopolitik Indonesia.

Sejarah Perpindahan Ibu Kota Negara

Budi menjelaskan sejarah mencatat Indonesia memang telah beberapa kali melakukan perpindahan ibu kota semasa awal kemerdekaan. Daerah yang sempat dijadikan ibu kota pada masa itu adalah Yogyakarta, Bukittinggi (Sumatera Barat), dan terakhir Jakarta.

Motif perpindahan ini lebih didorong oleh situasi politik dan keamanan saat itu. Ia mengatakan perpindahan ibu kota negara juga telah diwacanakan pada pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Presiden Soekarno merencanakan perpindahan Ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sementara Presiden Soeharto menginginkan perpindahan di Jonggol, Jawa Barat.

Setelah lebih dari 60 tahun ibu kota berada di DKI Jakarta, perpindahan pun harus dilakukan kembali. Jika dulu dilakukan dengan motif politik, kali ini menurutnya terdapat banyak pertimbangan dengan harapan terjadi peningkatan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Baik pada bidang politik, sosial, sumber daya manusia, serta ekonomi.

IKN Diharapkan Jadi Intelligent City

Lebih lanjut, Budi menerangkan IKN memiliki visi 'Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable'. yang diterjemahkan melalui pengembangan kota yang berdampingan dengan alam melalui konsep forest city serta smart and intelligent city.

Ia berharap melalui visi tersebut IKN dapat menjadi kota yang mengedepankan inklusi sosial dan modern. Juga tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, gagasan Intelligent City telah diterapkan di berbagai negara dan kota maju di dunia. Bahkan telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat dunia yang hidup di berbagai kota dari seluruh penjuru dunia. Ia menilai kunci keberhasilan Intelligent City adalah kemampuan mengembangkan dan menerapkan teknologi sebagai pondasinya.

Adapun Intelligent City merupakan konsep smart city yang ditambahkan dengan upaya untuk mengubah/mentransformasi komunitas untuk menjadi lebih baik, lebih kreatif, dan terlibat dalam proyek-proyek pengembangan komunitas pintar yang dapat mendorong terciptanya suasana kota yang saling terkoneksi melalui dukungan teknologi.

Budi menjelaskan jika IKN mampu melaksanakan dan mewujudkan visinya sebagai daerah intelligent City, maka IKN akan menjadi role model bagi daerah lain di seluruh Tanah Air.

"Penerapan Intelligent City di daerah-daerah di Indonesia ini menjadi penting dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan," tutur Budi.

Ia menambahkan Indonesia telah mengenal dan berusaha mengimplementasikan Intelligent City beberapa tahun terakhir. Meski tergolong sebagai konsep baru, ia mengatakan banyak daerah yang telah mengusung kota atau daerah intelligent City meski belum sepenuhnya berhasil.

Penerapan konsep intelligent City juga dinilai sebagai upaya mensejajarkan IKN dengan ibu kota negara lain yang telah mengusung konsep serupa. Misalnya, Putrajaya, Malaysia yang telah mengusung intelligent City, kota otonom Sejong, Korea Selatan dengan Eco-City, atau Smart City yang telah direncanakan oleh calon Ibu kota baru mesir, El Alamein.

Tidak hanya menjadi prototipe bagi daerah lain dalam mengembangkan intelligent City, menurutnya IKN juga dapat mendorong lahirnya kepala daerah terbaik dengan visi teknokratik untuk meniru Nusantara sebagai benchmark nasional.

"Keberhasilan pemimpin IKN juga akan menjadi teladan bagi pemimpin daerah lain dalam menyelenggarakan pemerintahannya," imbuhnya.

Selain itu, pendirian IKN saat ini merupakan momen yang tepat di tengah Indonesia yang memiliki bonus demografi. Ia menjelaskan bonus demografi yang ditandai dengan penambahan penduduk usia produktif merupakan window of opportunity (keuntungan) yang tidak terelakkan bagi Indonesia. Sebab, peningkatan usia produktif akan menggerakan roda perekonomian dan meningkatkan PDB (produk Domestik Bruto).

Namun di sisi lain, Budi menilai bonus demografi juga bisa menjadi beban dan bumerang apabila usia produktif memiliki kompetensi rendah dan tidak difasilitasi dengan lapangan kerja yang memadai. Karenanya, ia mengatakan pembangunan IKN dapat mencegah terjadinya brain drain (kehilangan sumber daya produktif) di tengah bonus demografi ini.

"IKN berusaha menciptakan pusat pertumbuhan baru yang dapat bermanfaat bagi penyerapan banyak tenaga kerja sehingga brain drain dapat dicegah," pungkasnya.

(ega/ega)