PPP Sepakati Faldo: Belum Ada Indikasi Jokowi Minta Pemilu Ditunda

Eva Safitri - detikNews
Senin, 28 Feb 2022 17:49 WIB
Achmad Baidowi (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

PPP sepakat dengan pernyataan Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini yang bilang usulan penundaan pemilu inisiatif partai politik (parpol). Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi (Awiek) mengatakan belum ada indikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ataupun pemerintah mengusulkan penundaan pemilu.

"Sampai saat ini belum ada indikasi permintaan Jokowi," kata Awiek kepada wartawan, Senin (28/2/2022).

Awiek meyakini usulan itu berasal dari parpol. Sebab, menurutnya, pemerintah sampai saat ini belum bersikap.

Diketahui sebelumnya, ada tiga ketum partai koalisi Jokowi yang mengusulkan pemilu ditunda. Mereka adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

"Yang mengusulkan kan pertama kali Cak Imin, kemudian Pak Zul, kemudian ditanggapi yang lain, saya kira ini usulan dari parpol, dan sampai ssaat ini pemerintah kan belum bersikap," ucapnya.

Awiek mengatakan sampai sat ini PPP taat kepada konstitusi. Meski begitu, menurutnya, secara politik bisa saja pemilu ditunda, tapi harus dipikir secara matang.

"Kalau kami PPP dari awal kita taat konstitusi, dan dalam politik tentu segalanya bisa mungkin tapi kita harus pakai logika berpikir," ucapnya.

Setneg: Penundaan Pemilu Inisiatif Parpol

Sebelumnya, Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini mengatakan isu tersebut tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Dia mengatakan isu itu merupakan inisiatif parpol.

"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," kata Faldo, Senin (28/2).

Faldo melanjutkan presiden sedang total mengawal transformasi besar, Kota Nusantara sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.

"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ujarnya.

Simak video 'Pemerintah Tak Ingin Dikait-kaitkan dengan Usulan Penundaan Pemilu':






(eva/jbr)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork