.webp)
Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan sempat dikabari beberapa pihak yang menyampaikan ada tekanan dari sosok tertentu kepada partai politik untuk bersuara tentang penundaan Pemilu 2024. Ia khawatir perpanjangan masa jabatan presiden hingga MPR bisa menimbulkan stigma politik.
"Memang ini banyak spekulasi karena sebagian mengatakan itu adalah inisiatif dari pimpinan partai politik itu sendiri, tapi saya mendengar suara-suara angin, yang angin ini bisa jadi angin ribut, bisa angin buritan, bisa jadi angin mamiri, itu memang ada aspirasi dari orang tertentu yang ingin supaya pemilu ini ditunda pelaksanaannya. Orang tertentu itu tidak perlu disebutkan namanya, mungkin partai-partai itu tahu," papar Abdul.
"Tetapi saya kira harus dipikirkan itu yang saya maksud dengan berpikir jernih dan jangka panjang, itu harus dipikirkan konsekuensi-konsekuensi politik dan moral dalam konstruksi ketatanegaraan serta pertimbangan-pertimbangan lain, yang menyangkut kepentingan bangsa secara keseluruhan," lebih lanjut Abdul menjabarkan aspirasinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Abdul Mu'ti juga menyuarakan kekhawatiran bahwa usulan penundaan pemilu bisa memunculkan stigma politik.
"Saya tentu saja secara pribadi sangat khawatir bahwa perpanjangan apa penundaan pemilu yang berkonsekuensi kepada perpanjangan masa jabatan presiden wakil presiden kemudian kabinet DPR, MPR, kemudian DPD, DPRD I, DPRD II, dan jabatan publik dengan itu akan menimbulkan stigma politik yang sangat serius terhadap masa depan demokrasi di Indonesia," ucapnya.
Diketahui usulan penundaan Pemilu 2024 mulai menggema dan menjadi topik pembahasan hangat belakangan ini. Sejumlah partai politik yang mengisi kursi di DPR seperti PKB, Golkar, dan PAN, telah menyampaikan usulan terkait penundaan Pemilu 2024.
(afh/afh)
