Ulama Aceh Minta Pengeras Suara Masjid Tak Diatur, Cukup dengan Kearifan Lokal

Agus Setyadi - detikNews
Jumat, 25 Feb 2022 16:29 WIB
Pengeras suara azan
Ilustrasi pengeras suara azan (via Deutsche Welle)
Banda Aceh -

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menanggapi aturan pengeras suara masjid yang dikeluarkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Ulama Aceh meminta masalah pengeras suara cukup diatur dengan kearifan lokal.

"Kembalikan kepada masyarakat dan pengurus masjid, jadi tidak perlu diatur sedemikian rupa. Karena kondisi daerah itu berbeda-beda, makanya biasa saja," kata Ketua MPU Aceh Teungku Faisal Ali saat dimintai konfirmasi wartawan, Jumat (25/2/2022).

Faisal mengatakan setiap daerah mempunyai kearifan lokal berbeda sehingga tidak dapat disamakan. Bahkan di Aceh juga ada daerah yang minoritas umat muslim.

"Kembalikan kepada kearifan lokal yang ada di suatu tempat terkait dengan pengeras suara. Tidak bisa disamakan, karena di Aceh ada juga daerah-daerah yang minoritas orang Islam," jelas Teungku Faisal.

"Jadi kembali kepada kearifan lokal masing-masing, masyarakatlah yang lebih paham bagaimana kondisi di daerahnya," lanjutnya.

Pedoman Lengkap Penggunaan Toa Masjid

Sebelumnya, Menag Yaqut menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara atau Toa di masjid dan musala. Salah satu isi aturan tersebut mengatur tentang volume pengeras suara paling besar 100 dB (seratus desibel).

"Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel)," kata Menag Yaqut dalam keterangan tertulis, Senin (21/2/2022).

Adapun aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama No SE 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Aturan ini diterbitkan salah satunya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga.

Selain itu, penggunaan Toa atau pengeras suara dengan pemutaran rekaman hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu dan bacaan akhir ayat, selawat/tahrim. Kemudian dalam surat edaran itu juga mengatur agar suara yang dipancarkan dari pengeras suara atau Toa itu memiliki kualitas bagus atau tidak sumbang dan pelafazan yang baik dan benar.

Menag Yaqut menilai penggunaan pengeras suara di masjid dan musala merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Namun, di saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam latar belakang, baik agama, keyakinan, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.

"Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat," kata Menag Yaqut.

Surat edaran itu terbit pada 18 Februari 2022, ditujukan kepada kepala Kanwil Kemenag provinsi, kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, ketua Majelis Ulama Indonesia, ketua Dewan Masjid Indonesia, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, dan takmir/pengurus masjid dan musala di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan, edaran ini juga ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

"Pedoman ini agar menjadi pedoman dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola (takmir) masjid dan musala dan pihak terkait lainnya," tutur Yaqut.

Ketentuan surat edaran Menteri Agama tentang pedoman penggunaan pengeras suara, simak halaman selanjutnya