Susi Pudjiastuti Kritik Sistem Kontrak Penangkapan Ikan, KKP Menjawab

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 25 Feb 2022 15:30 WIB
Ilustrasi Nelayan
Ilustrasi nelayan (Foto: shutterstock)
Jakarta -

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengkritik sistem kontrak penangkapan ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjawab kritik Susi tersebut.

Kritik terkait sistem kontrak penangkapan ikan itu disampaikan Susi lewat akun Twitter-nya. Dia mengingatkan sistem pengelolaan laut tak bisa disamakan dengan pengelolaan hutan.

"Sebaiknya Pak MenKP @saktitrenggono melakukan peninjauan kembali rencana kuota dan konsesi wilayah tangkap di Laut. Sebaiknya pengelolaan Laut tidak dijadikan/disamakan seperti pengelolaan Hutan dengan HPH-nya," tulis Susi lewat akun Twitter @susipudjiastuti seperti dilihat, Jumat (25/2/2022).

Hal tersebut disampaikan Susi untuk membalas cuitan dari akun @pandulaut soal penolakan terhadap sistem kontrak dalam kebijakan penangkapan ikan terukur versi KKP. Setelah itu, Susi juga membuat cuitan yang memperlihatkan wilayah pengelolaan perikanan (WPP).

Dia menyebut ada WPP yang tadinya merupakan area konservasi, namun telah berubah menjadi zona industri. Menurut Susi, hal tersebut tidak sesuai dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan komitmen Indonesia untuk Marine Protected Area.

"Terlihat WPP 714 yang tadinya untuk konservasi, sekarang diubah dijadikan zona industri. Ini tidak sesuai dengan pengelolaan perikanan yang memperhatikan dan melindungi keberlanjutan dan juga bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk menambak Marine Protected Area," ucapnya.

Dalam peta yang diunggah Susi, WPPNRI 714 itu berada di perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. WPP 714 itu ditandai sebagai zona untuk penangkapan ikan terbatas.

KKP Menjawab

KKP pun menjawab kritik dari Susi. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Muryadi, mengatakan kebijakan yang dikritik Susi tersebut justru memperbaiki tata kelola penangkapan ikan di perairan RI.

"Selama ini negara hanya mengijon sumber daya ikan kepada para pelaku usaha. Asal bayar perizinan sekian juta silakan tangkap ikannya. Sepuasnya. Barbar. Berapa pun hasilnya--banyakan tidak tercatat, unreported--menjadi rezeki pelaku usaha. Dalam catatan kami, nilai produksi tangkapan ikan yang dinikmati para pelaku usaha berkisar Rp 224 T dengan setoran PNBP (penerimaan negara bukan pajak) hanya Rp 600 M alias 0,02%. Seupil banget. Bandingkan dengan Thailand yang lautnya lebih sempit tapi PNBP-nya gede--kabarnya Rp 35 T. Baru tahun lalu angka PNBP perikanan tembus Rp 1 T," ucapnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'KKP Akan Proses Hukum Perusahaan Kapal Penambang Pasir di Pulau Rupat':

[Gambas:Video 20detik]