Asosiasi Pembiayaan Soal Putusan MK: Polisi Bisa Bantu Eksekusi Kendaraan

ADVERTISEMENT

Asosiasi Pembiayaan Soal Putusan MK: Polisi Bisa Bantu Eksekusi Kendaraan

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 25 Feb 2022 15:26 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Wahiduddin Adams (kiri) dan Manahan MP Sitompul (kanan) memimpin sidang pengujian formil UU Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/11/2020). MK menggelar sidang pengujian formil atas dugaan pelanggaran asas formil dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi (GMPHK). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz
Ilustrasi MK (Foto: ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)
Jakarta -

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyatakan polisi bisa membantu penarikan kendaraan bila ditemukan unsur pidana. Hal itu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tidak benar polisi tidak bisa membantu leasing untuk eksekusi kendaraan," kata Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno saat berbincang dengan detikcom, Jumat (25/2/2022).

"Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2011 tetap eksis kalau debitur melanggar Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana jika debitur terbukti memindahtangankan, menjual, dan over alih kepada pihak ketiga, akan terkena kasus pidana minimal 2 tahun," sambung Suwandi Wiratno.

Pasal 36 UU Jaminan Fidusia berbunyi:

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Hal itu sejalan dengan putusan MK terbaru. Pertimbangan MK itu adalah:

Bahwa berkaitan dengan eksekusi jaminan objek fidusia, penting ditegaskan oleh Mahkamah, perjanjian fidusia adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan (privat) oleh karena itu kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur- unsur pidana maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya.

"Jadi, maka dari sebab itu, yang dikabulkan hanya sebagian. Artinya, kalau debitur ada unit masih sama debitur dan debitur tidak mengakui dia wanprestasi dan dia tidak sukarela menyerahkan kendaraan, ini kan kasus utang piutang biasa. Jadi kalau debitur mau ke pengadilan, leasing siap saja untuk saling memberikan bukti di pengadilan," cetus Suwandi Wiratno.

Simak juga 'MK Ungkap UU Pemilu-Ciptaker Paling Sering Diuji Sepanjang 2021':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/knv)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT