.webp)
Minyak goreng langka dan harganya naik. Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ulang menteri-menteri yang gagal menangani urusan rakyat banyak ini.
"PP KAMMI minta Presiden evaluasi kinerja menteri terkait kenaikan minyak goreng," demikian keterangan tertulis KAMMI, diterima Suara Mahasiswa, Kamis (24/2/2022).
Ketua Umum PP KAMMI, Zaky Ahmad Riva'i, menyatakan persoalan minyak goreng bukan hanya persoalan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melainkan persoalan seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, ada penimbunan-penimbunan minyak yang terungkap saat minyak goreng masih langka dan mahal di pasar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Kebijakan Publik KAMMI, Ammar Multazim, menambahkan, persoalan kelangkaan minyak goreng adalah akibat kecerobohan pengampu kebijakan. Presiden Jokowi perlu bertindak.
 Ketua Umum KAMMI Zaky Ahmad Riva'i (Dok. KAMMI) |
"KAMMI sebagai bagian dari rakyat, tentu menyesalkan kelangkaan ini dapat terjadi, sebab apabila tidak ada kecerobohan dari pihak-pihak terkait mulai dari menko dan menteri, maka kelangkaan ini tidak akan terjadi," kata Ammar.
Aparat penegak hukum perlu mengusut dan menginvestigasi penimbun minyak goreng. Menurut KAMMI, penimbunan di tengah kondisi kelangkaan adalah kejahatan. Bisa-bisa terjadi kaos di masyarakat. Kementerian Perdagangan juga perlu mengawasi harga jual minyak goreng.
"Kelangkaan minyak goreng ini menjadi evaluasi besar bagi kementerian terkait karena lamban mengantisipasi permasalahan tersebut," kata Kepala Bidang Polhukam PP KAMMI, Rizki Agus Saputra.
Edo Hendra Kusuma selaku ketua Bidang ESDAL PP KAMMI menilai kondisi ini adalah ironi. Soalnya, Indonesia kaya akan tanaman sawit, baik yang dikelola perseorangan, kelompok, maupun korporasi, namun kelangkaan minyak goreng bisa terjadi.
"Data dari Kementan, jumlah produksi kelapa sawit di Indonesia sebesar 49,7 ton di tahun 2021. Dengan jumlah sebesar itu seharusnya pemerintah tidak hanya fokus untuk bagaimana kelapa sawit itu diangkut dari Indonesia saja, namun pula harus memperhatikan semakin diperhatikan hilirisasi industri sawit untuk kesediaan dalam negeri," pungkas Edo.
(dnu/dnu)
