Karya fotografi merupakan karya cipta fotografer yang dilindungi undang-undang. Namun, bagaimana bila objek fotonya adalah pejabat publik yang juga anggota DPR?
Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com. Berikut pertanyaan lengkapnya:
Saya berteman dengan seseorang yang dahulu dia bukan seorang pejabat. Sekarang dia adalah anggota DPR RI, dan saya memiliki foto-fotonya dahulu waktu saya sama-sama dengan dia dalam satu kursus jurnalistik di luar negeri.
Apa hukumnya jika saya menjual foto dia dan foto keseharian kami selama di luar negeri dalam bentuk NFT?
Apakah yang bersangkutan bisa keberatan karena foto tersebut hanya foto biasa yang tidak mengandung SARA dan pornografi?
Foto itu merupakan hasil karya fotografi saya selama dalam satu kursus dan satu apartemen dengan dia.
Untuk menjawab permasalahan di atas, kami menghubungi advokat Jekrinius H Sirait S.H.,M.kn. Berikut pendapat hukumnya:
Pertama-tama, secara singkat saya akan menerangkan standard yang diatur oleh Undang-undang terhadap pemakaian hak ekonomi atas potret.
Setiap orang dilarang menyebarkan potret yang memuat potret dua orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya, hal itu diatur di dalam pasal 12 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian, sanksi pidana apabila tidak ada persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya diatur dalam pasal 115 UU 28/2014, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
Kedua, posisi saudara hanya sebagai pencipta yang memiliki hak cipta atas foto. Namun, tidak memiliki hak ekonomi dengan batasan pasal 12 UU 28/2014 karena ada pihak-pihak di luar saudara yang ada di foto tersebut.
Ketiga, kita mencoba menyelaraskan NFT dengan aturan pasal 12 dan pasal 115 UU Hak Cipta.
Lihat juga video 'Ini Rahasia NFT Jadi Cuan':
Simak penjelasan lengkapnya di halaman selanjutnya.
