Merana Mahasiswa Aceh: Beasiswa Tak Seberapa Malah Terancam Pidana

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 22 Feb 2022 22:14 WIB
Sejumlah advokat di Aceh membuat posko bantuan hukum untuk mahasiswa penerima beasiswa Pemerintah Aceh yang terancam menjadi tersangka korupsi. (Agus S/detikcom)
Sejumlah advokat di Aceh membuat posko bantuan hukum untuk mahasiswa penerima beasiswa Pemerintah Aceh yang terancam menjadi tersangka korupsi. (Agus S/detikcom)
Jakarta -

Kisah mahasiswa penerima beasiswa pemerintah Aceh menyita perhatian publik setelah polisi menyatakan mereka berpotensi menjadi tersangka. Sejumlah mahasiswa itu kemudian mengembalikan dana beasiswa meskipun uang yang diterima tak seberapa gegara ada pemotongan beasiswa gila-gilaan.

Kronologi Kasus

Kasus tersebut bermula saat Polda Aceh mengusut dugaan korupsi beasiswa yang diduga dilakukan anggota DPR Aceh. Kabid Humas Polda Aceh saat itu Kombes Ery Apriyono mengatakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh memiliki anggaran untuk beasiswa dengan pagu anggaran Rp 21,7 miliar pada 2017. Beasiswa diplot oleh sejumlah anggota DPR Aceh.

"Terhadap kegiatan beasiswa Pemerintah Aceh Tahun 2017 tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2017 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh dan Petunjuk Teknis Beasiswa Aceh Tahun 2017 yang diterbitkan oleh BPSDM Aceh," kata Ery kepada wartawan, Kamis (3/11/2020).

"Kegiatan tersebut telah dilakukan realisasi anggaran kepada 803 orang penerima dengan jumlah anggaran sebesar Rp 19,8 miliar," jelas Ery.

Dalam praktiknya, ada oknum anggota DPRA yang diduga memotong jumlah beasiswa yang diterima mahasiswa.

Penyidik Polda Aceh kemudian memeriksa 16 mantan anggota DPR Aceh terkait dugaan korupsi beasiswa dari Pemprov Aceh. Mereka yang sudah diperiksa adalah anggota DPR Aceh periode 2014-2019.

Kerugian Negara Rp 10 M

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh menyebut kerugian negara dalam dugaan korupsi beasiswa Pemerintah Aceh mencapai Rp 10 miliar. Data itu diperoleh setelah dilakukan audit investigasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

"Kerugian negara lebih dari Rp 10 miliar dari total anggaran Rp 21 miliar lebih," kata Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya, kepada wartawan, Jumat (25/6/2021).

Menurutnya audit dilakukan untuk proses pengungkapan sebuah kasus. Hasil audit itu nantinya dilakukan untuk proses penegakan hukum.

"BPKP tidak ada lain tujuan dari audit untuk membantu tim penyidik dalam proses penegakan hukum yang prosesnya mulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di pengadilan," ujarnya.

Dalam kasus itu, polisi telah memeriksa puluhan saksi. Enam anggota DPR Aceh periode 2019-2024, yakni AA, AM, HY, IUA, YH, dan ZF, juga telah dimintai keterangan sebagai saksi.

Beberapa eks anggota DPR Aceh tidak dapat diperiksa karena meninggal dunia dan sakit parah menahun.

Baca soal mahasiswa berpotensi menjadi tersangka di halaman selanjutnya.