.webp)
DPRD Kota Bandung membatalkan rencana pembelian 47 ponsel mewah dengan anggaran senilai Rp 1,085 miliar. Pembatalan itu terjadi setelah publik ramai-ramai mengkritik.
"Menanggapi berita yang muncul terkait pengadaan smartphone, maka kami pimpinan DPRD menginstruksikan ke Setwan (Sekretariat DPRD) anggaran tersebut dibatalkan," kata Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan kepada wartawan di Jl Sukabumi seperti dilansir detikJabar, Selasa (22/2/2022).
Anggaran 47 Ponsel Mewah Rp 1 M
Rencana pengadaan tersebut dilakukan melalui metode e-purchasing dan memakan biaya dengan pagu anggaran Rp 1.085.648.300 atau Rp 1,085 miliar. Bila dirinci, harga smartphone itu masing-masing Rp 23.085.106.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pagu anggaran itu ada dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP). Paket dengan nama pengadaan smartphone ini memiliki kode 31161257.
"Metode pemilihan : e-furchasing. Pemanfaatan barang/jasa mulai Februari 2022, akhir Maret 2022," demikian bunyi detail paket pengadaan smartphone baru DPRD Kota Bandung dalam laman https://sirup.lkpp.go.id/ saat dilihat detikJabar, Senin (21/2/2022).
Saat anggaran beli ponsel mewah ini mencuat, pihak dari Sekretariat DPRD tak mau buka suara perihal rencana pengadaan ponsel mewah itu. Empat pimpinan DPRD sekaligus pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung belum ada yang memberikan respons mulai dari Tedy Rusmawan (Ketua), Ade Supriadi (Wakil Ketua I), Achmad Nugraha (Wakil Ketua II), dan Edwin Senjaya (Wakil Ketua III).
Beberapa waktu kemudian, Ketua DPRD Tedy Rusmawan sempat memberikan tanggapan saat dihubungi via telepon. Namun, politikus PKS ini menyarankan agar menanyakan rencana pengadaan tersebut kepada Sekretaris DPRD langsung.
"Saya nggak bisa komentar kalau soal itu, Kang, langsung saja ke Pak Sekwan (menyebut Sekretaris DPRD Kota Bandung) karena ranahnya ada di beliau," katanya waktu itu.
Sekretaris DPRD Kota Bandung M Salman Fauzi saat itu juga masih irit bicara mengenai rencana pembelian ponsel atau smartphone senilai Rp 1,085 miliar tersebut. Salman hanya membenarkan ponsel dengan harga lebih dari Rp 20 jutaan per unitnya itu diperuntukkan bagi anggota dewan.
"Iyah, emang untuk anggota DPRD HP-nya," kata Salman saat ditemui detikJabar di ruangannya, Jl Sukabumi, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.
Saat detikJabar mencoba mengkonfirmasi hal ini ke Kepala Bagian Umum Setwan Kota Bandung Aep Indra Gunadi, yang bersangkutan diketahui tak masuk kerja hari ini lantaran sakit.
Seorang Pejabat Fungsional Bagian Umum Setwan Kota Bandung bernama Siti Rosmayani Heni pun lantas menyarankan wartawan agar menyampaikan surat permohonan tertulis untuk mendapat keterangan resmi dari Sekretariat DPRD perihal pengadaan ponsel tersebut.
"Pak Kabag-nya lagi nggak masuk Kang, lagi sakit. Kalau mau bikin surat permohonan tertulis aja biar kami bisa jawab juga secara resmi," ucapnya saat ditemui.
Hujan Kritik
Publik Kota Bandung pun banyak yang dibuat geram oleh rencana pengadaan ponsel mewah bagi anggota DPRD ini. Mereka menilai anggota dewan tak punya kepekaan dengan situasi masyarakat saat ini yang tengah dihadapkan oleh pandemi Corona dan berbagai persoalan ekonomi.
Kecaman itu datang dari mahasiswa hingga aktivis antikorupsi di Kota Bandung. Tak mau kalah, emak-emak juga banyak yang gemas membaca berita pengadaan ponsel mewah bagi anggota DPRD yang disebut hanya menghamburkan uang negara.
"Kami jelas mengecam, pengadaan tersebut kami rasa hanya menghamburkan anggaran di tengah pandemi yang sedang melonjak lagi. Masa sih sekelas anggota DPRD enggak bisa beli HP sendiri," kata Presiden Mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas) Winsos Agung Prastya saat dihubungi detikJabar via telepon, Bandung, Senin (21/2/2022).
Dia pun mendesak agar anggaran ini bisa dibatalkan. Winsos mengatakan baiknya anggaran itu dialihkan membantu ekonomi masyarakat yang sedang terhimpit oleh kondisi pandemi Corona.
"Harus dibatalkan, mending dialihkan untuk bansos atau buat misalnya memberikan intensif untuk guru-guru di Kota Bandung. Jangan ini mementingkan pribadi," ujarnya.
Kecaman juga datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat (Jabar). Fitra menganggap rencana pengadaan itu sebagai kejadian lucu dan aneh.
"Saya pertama hanya bisa mengernyitkan alis, lucu dan aneh. Kok DPRD sampai (mau) dibelikan HP dengan harga yang menurut saya sih mahal ya untuk ukuran kebanyakan orang," kata Peneliti Fitra Jabar Nandang Suherman.
"Apakah anggota DPRD Kota Bandung tidak punya HP, atau apakah dengan HP ini dibanding dengan yang mereka sudah punya bisa meningkatkan kinerja anggota dewan? Saya sih kurang yakin ya kalau soal itu," tuturnya menambahkan.
Emak-emak Kota Bandung juga ikut mengecam rencana pembelian ponsel mewah itu. Mereka menganggap hal itu hanya sebatas pemborosan anggaran negara.
Ibu muda asal Ujungberung, Kota Bandung, bernama Ernes mengaku gemas melihat rencana pembelian ponsel mewah itu. Dia menilai harga ponsel yang lebih dari Rp 20 juta itu bisa digunakan untuk membeli minyak goreng yang kini tengah langka.
"Dewan ini di mana sih rasa pekanya ya ampun. Orang kita lagi kerepotan langka minyak goreng, tahu tempe nggak ada, ini malah beli handphone pake anggaran rakyat. Mending buat minyak goreng, kan bisa dapat berapa liter tuh coba, atau kalau nggak buat beli kedelai ya kan sekarang lagi susah tahu sama tempe," katanya.
Emak-emak lainnya, Osya, turut mengkritik rencana pembelian ponsel mewah anggota dewan itu. Dia kemudian menyinggung orang tua yang susah membeli ponsel untuk anak mereka belajar jarak jauh (PJJ).
"Ya Allah di saat orang tua ada yang sampai mencuri HP buat anaknya sekolah PJJ, ini malah beli hp mewah, kabarnya sampai satu miliar ya. Kalau memang mereka mewakili kita, seharusnya itu ada subsidi HP, khususnya buat murid-murid yang kesulitan ekonomi. Apalagi sekarang kasus naik lagi, mungkin bisa PJJ lagi," ucapnya.
Rencana Beli Ponsel Mewah Batal
DPRD Kota Bandung akhirnya buka suara setelah mendapatkan kritik dan kecaman. DPRD akhirnya memutuskan membatalkan anggaran tersebut.
"Menanggapi berita yg muncul terkait pengadaan smartphone, maka kami pimpinan DPRD menginstruksikan ke Setwan (Sekretariat DPRD) anggaran tersebut dibatalkan," kata Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan kepada wartawan di Jl Sukabumi, Selasa (22/2).
DPRD menyebut anggaran itu merupakan usulan yang telah dilakukan pada 2021.
"Kami perlu menyampaikan bahwa proses dari pengadaan tidak serta merta. Usulan telah dilakukan dari tahun 2021," ujarnya.
Tedy berdalih pengadaan ponsel 'sultan' itu diusulkan untuk menunjang kinerja para anggota DPRD. Sebab, kata dia, di tengah pandemi, kerja anggota dewan beralih seluruhnya dan membutuhkan ponsel tersebut untuk menunjang kinerja.
"Untuk menunjang kinerja anggota DPRD, selama masa pandemi harus Zoom dan membahas segala hal dengan data. Kita membutuhkan kecepatan untuk mengakses data tersebut mengingat sekarang sudah eranya teknologi informasi," tuturnya.
Tedy pun mengaku banyak mendapat desakan dari berbagai pihak. Akhirnya, pimpinan DPRD Kota Bandung memutuskan anggaran pengadaan ponsel mewah itu batal dilakukan.
"Tentunya kami di DPRD mendengar, kami dapat masukan dari beberapa fraksi mengenai permasalahan ini. Kami ucapkan terima kasih atas berbagai masukannya, insyaallah kami masih komitmen bekerja untuk kepentingan masyarakat," ucapnya.
Dia melanjutkan bahwa setelah anggaran itu dibatalkan, pagu anggarannya akan dialihkan bagi kepentingan masyarakat Kota Bandung. Namun, Tedy belum bisa memastikan seperti apa teknis yang dilakukannya nanti.
"Ya nanti kita bahas mau digunakan untuk apa anggarannya," katanya.
Simak berita selengkapnya di sini.
