Anggota DPRD DKI Heran Banyak Jabatan Lurah-Camat Kosong: Malu-maluin!

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 21 Feb 2022 16:15 WIB
Gedung DPRD DKI Jakarta (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku heran banyak jabatan kosong di tingkat lurah dan camat di DKI Jakarta. Gembong meminta penjelasan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Gembong dalam Rapat Kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta terkait inventarisasi PJLP dan kekosongan Jabatan di instansi Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Senin (21/2/2022). Rapat ini bisa dilihat secara virtual dari aplikasi Zoom.

"Soal jumlah pelantikan sampai 11 kali, saya mau 20 kali, mau 30 kali pelantikan tidak ada soal, tapi hari ini masih banyak pejabat eselon 4 yang masih kosong. Jadi jangan bicara pelantikan 11 kali. Kelurahan saya beberapa kosong, camat saya kosong. Sejak dulu saya ragu. Tolong Pak Bayu, Ibu Maria jelaskan pada kami sebetulnya kendalanya apa sih? Apakah ASN kita tidak memenuhi syarat jadi lurah?" kata Gembong.

Gembong meminta pihak Pemprov DKI Jakarta membeberkan kendala yang dihadapi dalam pengisian jabatan lurah dan camat. Hal itu, kata Gembong, agar seluruh anggota rapat yang hadir saat ini dapat mengerti duduk permasalahannya.

"Apakah ASN kita tidak ada yang memenuhi syarat jadi camat? Tolong jelaskan sehingga kita tahu kendalanya. Kalau seperti ini terus sudah capek saya bicara," ucap Gembong.

Gembong mengatakan permasalahan ini menyangkut pelayanan Pemprov DKI dan juga 'wajah' Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di mata masyarakat. Gembong mengaku tak habis pikir di antara ribuan ASN yang dimiliki Pemprov DKI tak satu pun masuk kualifikasi untuk menjadi lurah.

"Ini soal marwah pelayanan kita Pemprov terhadap masyarakat, wajahnya Pak Anies ada di situ. Masak lurah tidak ada yang memenuhi syarat sekian ribu ASN," jelas Gembong.

Politikus PDIP ini menyebut kondisi itu sangat memalukan. Gembong berseloroh akan mengirimkan ASN di Wonogiri jika jabatan lurah dan camat di DKI tak kunjung diisi.

"Kalau tidak ada, saya ambilin dari Wonogiri saya bawa ke sini, malu-maluin. Ini soal pejabat pelayan di tingkat paling bawah. Kalau eselon 2 saya meremlah," ujar Gembong.

Simak tanggapan Pemprov DKI di halaman selanjutnya.

Simak juga Video: Diperiksa soal Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Salah Saya Apa?






(whn/jbr)

Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork