Tolak KPI, SBY Mestinya Bisa Jadi Wasit

Jakarta - Presiden SBY semestinya dapat bertindak sebagai wasit guna menengahi hubungan KPI dengan Depkominfo yang memanas, bukan malah menolak bertemu dengan KPI."Presiden harus menghargai sebagai pemimpin negera karena KPI lahir dari UU. Apalagi saat ini terjadi masalah antara KPI dengan Depkominfo. Mestinya presiden jadi wasit, ya diterima sajalah," kata Anggota Komisi I DPR dari FPBR Ade Daud Nasution.Hal ini disampaikan dia kepada detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/5/2006).Jika ditolak, menurut Ade, KPI dapat berjalan sendiri tanpa petunjuk presiden."Sekarang kan bukan jamannya Orba yang harus minta-minta petunjuk. Kalau presiden mau menerima bisa koordinasi. Kalau tidak mau ya bisa jalan sendiri," cetusnya.Wakil Ketua KPI Pusat S Sinansari Encip sebelumnya mengaku sudah tiga kali mengirim permohonan bertemu SBY, namun tidak satu pun surat yang mendapat tanggapan jelas.Di dalam UU Penyiaran, dinyatakan KPI selaku lembaga independen bertanggung jawab pada Presiden RI. Dalam keperluan tersebut, minimal satu kali setahun KPI harus melapor langsung kepada presiden mengenai apa saja yang telah dilakukan dan kendala-kendala yang ditemui di tahun sebelumnya.Namun selama satu setengah tahun SBY menjabat sebagai presiden, belum sekali pun KPI Pusat berkesempatan melaksanakan amanah UU itu. Padahal di tahun akhir masa pemerintahan Megawati, KPI bisa menghadap presiden dua kali. (aan/)