Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dikritik Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena dinilai membuat gaduh lagi. Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta BNPT fokus memberantas terorisme dan tidak membuat resah publik.
"Saya berharap BNPT tidak lagi membuat pernyataan dan informasi yang bisa memancing keresahan publik. Kurangi bicara, fokus bekerja memberantas terorisme," ujar Didik saat dihubungi, Minggu (20/2/2022).
Didik menjelaskan BNPT mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Selain itu, BNPT juga berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme.
Kemudian, BNPT memiliki tugas melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Didik memaparkan BNPT memiliki sejumlah bidang penanggulangan terorisme, mulai dari pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.
"Dalam fungsi penanggulangan terorisme tersebut, BNPT harus sangat terukur dan hati-hati. Dalam menyusun dan menjalankan kebijakan penanggulangan terorisme harus terang dan jelas," tuturnya.
Lebih lanjut, Didik menyampaikan BNPT harus menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta, bukan asumsi-asumsi. Sehingga, pernyataan BNPT tidak akan membuat publik gaduh.
"Tidak boleh mendasarkan kepada asumsi-asumsi ataupun tuduhan-tuduhan, yang berpotensi membuat kegaduhan dan melanggar hukum. Jangan mudah men-generalisasi sesuatu yang tidak konrit dan tidak ada data, fakta dan kebenarannya, hanya akan menimbulkan diskursus yang tidak perlu dan kegaduhan di masyarakat," terang Didik.
Simak juga video 'Kader Partai Ummat Tersangka Teroris, BNPT: Harus Lebih Waspada':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya...
