Tolak KPI, SBY Perkeruh Situasi

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Jeffrey Massie meminta Presiden SBY bersikap arif. Penolakan SBY bertemu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dinilai justru memperkeruh hubungan KPI dengan Depkominfo yang memang kurang harmonis. "Tolonglah presiden sebagai leader berjiwa akomodatif, adil. Terima semua pihak. Kalau seperti ini, bukan solusi namanya, tapi memperkeruh," kata Jeffrey di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/5/2006). Politisi dari Partai Damai Sejahtera ini menambahkan, penolakan SBY terhadap KPI menunjukkan keberpihakan SBY selaku kepala negara. Padahal seharusnya presiden menerima KPI apa pun tujuannya, karena KPI dibentuk melalui UU sehingga semua orang di Indonesia harus patuh terhadap UU."Kalau presiden sudah tidak mau menerima, indikasinya sudah ada keberpihakan. Setidaknya presiden menghormati agar masalah ini selesai," katanya.Sebelumnya Wakil Ketua KPI Pusat S Sinansari Encip mengaku sudah tiga kali mengirim permohonan bertemu SBY, namun tidak satu pun surat yang mendapat tanggapan jelas.Di dalam UU Penyiaran, dinyatakan KPI selaku lembaga independen bertanggung jawab pada Presiden RI. Dalam keperluan tersebut, minimal satu kali setahun KPI harus melapor langsung kepada presiden mengenai apa saja yang telah dilakukan dan kendala-kendala yang ditemui di tahun sebelumnya. Namun selama satu setengah tahun SBY menjabat sebagai presiden, belum sekali pun KPI Pusat berkesempatan melaksanakan amanah UU itu. Padahal di tahun akhir masa pemerintahan Megawati, KPI bisa menghadap presiden dua kali. (umi/)