Muncul Tanya soal Naturalisasi Usai Anies Divonis Keruk Kali Mampang

ADVERTISEMENT

Muncul Tanya soal Naturalisasi Usai Anies Divonis Keruk Kali Mampang

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 20 Feb 2022 06:06 WIB
Pemprov DKI Jakarta mengeruk Kali Mampang, Jakarta Selatan, usai PTUN Jakarta menghukum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Warga di sekitar Kali Mampang turut senang dengan adanya pengerukan agar tak terjadi banjir lagi, Sabtu, (19/2/2022).
Melihat dari Dekat Pengerukan Kali Mampang (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk mengeruk Kali Mampang. Usai vonis tersebut muncul tanya apakah naturalisasi dijalankan atau tidak.

Alasan Dijauthkan Hukuman

Selidik punya selidik, alasan hukuman itu dijatuhkan adalah banjir besar pada Februari 2021.

"Banjir yang terjadi di DKI Jakarta adalah peristiwa yang sudah sering terjadi dan dialami oleh warga Jakarta, khususnya bagi warga yang bermukim di sepanjang pinggiran sungai yang melintasi wilayah DKI Jakarta," kata majelis PTUN Jakarta yang tertuang dalam putusannya sebagaimana dilansir website MA, Kamis (17/2).

Berdasarkan Pasal 147 ayat (3) huruf a dan c Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030 telah menyatakan bahwa rencana pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air di Kota Administrasi Jakarta Selatan dilaksanakan berdasarkan arahan antara lain berupa:

Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi genangan air di Kecamatan Mampang dan dilaksanakannya normalisasi Kali Mampang.

Nah, implementasi tindakan normalisasi Kali Mampang tersebut antara lain dapat berupa pengerukan dan penurapan Kali Mampang sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat pada 2015 dan 2016;

"Pada tahun 2019 hingga saat ini Tergugat (Anies Baswedan) tidak melakukan pengerukan secara menyeluruh pada Kali Mampang dan tidak melakukan penurapan Kali Mampang meskipun setiap tahun telah diusulkan oleh warga dalam Musrenbang, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pemerintahan berupa tidak bertindak (omission)," cetus majelis.

Padahal, kata majelis, tindakan tersebut merupakan tindakan yang harus dilaksanakan oleh Anies Baswedan berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (3) huruf a dan c Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030.

"Oleh karenanya, tindakan Tergugat tersebut secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata majelis menegaskan.

Naturalisasi Dipertanyakan

Terkait pertanyaan naturalisasi itu diungkapkan Pakar tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna. Dia menilai dasar tata ruang memerintahkan normalisasi Kali Mampang adalah Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 dan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014.

"Di dalam rencana tata ruang itu memang ada satu perintah atau amanat untuk dilakukan upaya-upaya menormalisasi. Artinya, untuk menata kembali sungai-sungai yang ada di kawasan tersebut," kata Yayat kepada wartawan, Jumat (18/2/2022).

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti  -- Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumay (22/4/2016)Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumay (22/4/2016) Foto: Ari Saputra

Dalam amanat perda tersebut yakni meningkatkan kapasitas saluran draines mengatasi genangan di wilayah Tebet, Mampang, dan Bintaro. Amanat secara spacial plan, kata Yayat, harus didukung oleh development plan, hal itu adalah RPJMD.

"Nah Rencana Pembangunan Jangka Menengah DKI selama masa kepemimpinannya Pak Anies itu dicek, apakah ada nggak program yang terkait normalisasi atau meningkatkan kapasitas saluran air yang diamanatkan di kawasan tersebut?" ujarnya.

Namun, Yayat mengingatkan bahwa di dalam RPJMD itu sesungguhnya berisi visi-misi janji politik gubernur. Sehingga, muncul pertanyaannya, jika berbeda dengan RPJMD berarti ada amanat dari tata ruang yang kemungkinan tidak dieksekusi di dalam RPJMD.

"Itu kan harus dilihat. Tetapi kalau di dalam RPJMD itu diperintahkan, dilakukan upaya-upaya kapasitas saluran, adanya normalisasi atau mengatasi genangan di kawasan tersebut, tetapi misalnya tidak dieksekusi atau dilaksanakan, perlu dicek kembali. Mengapa tidak dilaksanakan?" ucapnya.

Pemprov DKI Jakarta mengklaim sudah mengeruk Kali Mampang sejak 2020. Yayat menduga jika selama ini tidak dilakukan pengerukan mungkin ada penolakan hingga relokasi.

"Karena di Jakarta ini banyak program-program penanggulangan banjir itu tidak bisa dieksekusi karena pemerintah daerah takut, karena ada masalah sosial," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Simak Video: Pemprov DKI Kembali Keruk Kali Mampang Setelah Kalah Gugatan

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT