ADVERTISEMENT

Terpilih Lagi Jadi Anggota KPU, Ini Program Hasyim Asyari

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 18 Feb 2022 21:10 WIB
Komisioner KPU Hasyim Asyari (Dwi Andayani/detikcom)
Hasyim Asyari (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta -

Hasyim Asyari menjadi satu-satunya anggota KPU yang lolos untuk periode kedua. Oleh sebab itu, Hasyim langsung menggeber dengan sejumlah langkah untuk KPU RI lima tahun ke depan.

"Pertama, melakukan transfer memori kolektif dengan anggota KPU 2017-2022 untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada 2020," kata Hasyim Asyari kepada wartawan, Jumat (18/2/2022).

Kedua, melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat kelembagaan KPU dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024. Konsolidasi internal itu untuk mengidentifikasi masalah dan memperkuat kelembagaan KPU, termasuk soal SDM, keuangan/anggaran, sarana kantor dan gudang, serta IT kepemiluan.

"Konsolidasi internal tersebut pada tingkat KPU pusat, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota," ujar Hasyim Asyari, yang menyelesaikan S1 di FH Unsoed, Purwokerto.

Ketiga, melakukan percepatan pembentukan PKPU, terutama PKPU tahapan pemilu, pendaftaran parpol, pendaftaran pemilih, pembentukan dapil dan pencalonan. Keempat, koordinasi dengan berbagai lembaga stakeholder kepemiluan, yaitu Bawaslu dan DKPP, DPR, pemerintah (Presiden, Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenlu, Kemenkeu, Bappenas, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, KPK), pemda (pemerintah provinsi/kabupaten/kota), lembaga peradilan (MK dan MA).

"Kelima, melakukan strategi antisipasi musibah atau kecelakaan kerja (wafat atau sakit) badan ad hoc penyelenggara pemilu (KPPS, PPS, PPK atau Pantarlih) pada Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, dapat dilakukan sebagaimana penyelenggaraan Pilkada 2020," tutur Hasyim Asyari.

Antisipasi itu di antaranya:

1. Syarat batasan usia maksimal 50 tahun.
2. Syarat kesehatan diperketat.
Dua hal tersebut (berdasarkan hasil penelitian Kemenkes, Tim UGM dan IDI yg disampaikan ke KPU) penyebab kematian karena kombinasi antara usia di atas 50 tahun, punya penyakit bawaan dan beban kerja berat dalam waktu yang padat.
3. Syarat diutamakan warga yang sudah vaksin COVID-19 2 kali.
4. Syarat harus sudah dilakukan rapid/swab dengan hasil negatif COVID, sebelum melaksanakan tugas.

"Alhamdulillah dalam Pilkada 2020 dalam situasi COVID tidak ada laporan tentang anggota badan ad hoc penyelenggara pilkada yang wafat atau sakit (terkena COVID atau non-COVID) pada Hari-H 9 Des 2020 dan 14 hari kemudian (23 Des 2020) masa inkubasi virus COVID. Pengalaman Pilkada 2020 dapat dijadikan pelajaran untuk persiapan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024," pungkas Hasyim Asyari.

(asp/zak)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT