Imbas Peleburan BRIN, Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin Kembali Jadi Peneliti

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Jumat, 18 Feb 2022 10:13 WIB
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin. Grandyos Zafna/detikcom.
Thomas Djamaluddin (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Thomas Djamaluddin tidak lagi menjabat Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Ia kembali menjadi peneliti imbas peleburan LAPAN dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Thomas Djamaluddin mengatakan bahwa statusnya berubah sejak 1 September 2021. Ia kini menjadi peneliti lagi. Thomas sudah menjadi Kepala LAPAN sejak 7 Februari 2014.

"Ya, per 1 September 2021 saya kembali jadi peneliti astronomi," kata Thomas saat dihubungi, Jumat (18/2/2022).

Thomas menjelaskan ia kembali menjadi peneliti Pusat Riset Antariksa. Dulu namanya Pusat Sains Antariksa.

"Kembali ke Pusat Riset Antariksa. Dulu namanya Pusat Sains Antariksa," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, peleburan sejumlah lembaga penelitian nasional ke dalam BRIN berdampak pada pegawai. Ada ribuan peneliti dan pegawai lembaga yang dialihkan.

Selain pengalihan pegawai, BRIN akan melakukan pemetaan terhadap 11.419 pegawai yang dialihkan untuk melihat referensi dari aspek jabatan dan penempatan masing-masing pegawai.

Serah-terima SK Pengalihan Pegawai dan Penyelesaian Penetapan pengalihan PNS BRIN dilakukan pada 5 September 2021.

Penggabungan pegawai instansi dari Kemristek/BRIN, LIPI, BPPT, LAPAN, dan BATAN adalah lanjutan sejak BRIN resmi berdiri sendiri setelah ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Aturan itu diundangkan pada 28 April 2021.

Dalam bab VI aturan itu disebutkan bahwa status kelembagaan seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) akan dilebur ke dalam BRIN.

"LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN menjadi OPL di lingkungan BRIN," tulis pasal 69 ayat 2 dikutip detikcom.

Dengan begitu, seluruh pembiayaan, pegawai, perlengkapan, aset, dan dokumen, serta pengalihan objek lain yang dimiliki empat lembaga tersebut diminta diintegrasikan ke BRIN. Semuanya diberi waktu paling lama dua tahun sejak berlakunya PP ini.

Lihat juga video 'Mengenal Fenomena Ekuiluks yang Terjadi di Indonesia Sebulan ke Depan':

[Gambas:Video 20detik]



(rdp/imk)