Legislator Cecar Menteri LHK soal Lubang Bekas Tambang di Kawasan Ibu Kota Baru

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Kamis, 17 Feb 2022 22:12 WIB
Siti Nurbaya
Siti Nurbaya (Foto: KLHK)
Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengungkit banyaknya temuan lubang bekas tambang saat melakukan kunjungan spesifik (kunspek) ke kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia mempertanyakan langkah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam menindak para pengusaha tambang tersebut.

"Kami ke sana melihat banyak perusahaan tambang yang meninggalkan lubang-lubang tambang sangat dalam di kawasan calon ibu kota negara ini," kata Andi dalam rapat kerja Komisi IV DPR Menteri LHK, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2/2022).

Andi mewanti-wanti jangan sampai nantinya APBN digelontorkan untuk menutup bekas lubang tambang tersebut. Padahal menurutnya, lubang tambang itu muncul akibat aktivitas bisnis oleh swasta.

"Nah, ini gimana? Jangan sampai APBN kita digunakan untuk memperbaikinya, Pak Ketua. Sementara yang merusak mereka. Ini kan jahat mereka ini, sudah mengeruk kekayaan negara kita, kita lagi yang memperbaikinya," katanya.

Menurutnya, dalam perizinan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) telah diatur terkait kewajiban perusahaan tambang untuk memperbaiki kawasan yang ditinggalkan imbas aktivitas bisnisnya. Dia lantas mempertanyakan ketegasan Menteri LHK Siti Nurbaya dalam menindak perusahaan bandel tersebut.

"Padahal izin IPPKH-nya jelas bahwa mereka harus memperbaiki kawasan yang ditinggalkan. Nah, gimana penindakannya ini, Bu Menteri? Ini saya kira banyak ribut ya, di media, banyak perusahaan-perusahaan orang besar juga di sana yang bermasalah. Ini nanti tolong ditindaklanjuti," cecarnya.

Meski begitu, Siti tak menanggapi soal lubang tambang di IKN yang diungkit legislator PKS tersebut. Dia hanya menyinggung soal kawasan hutan di IKN Nusantara.

Siti mengklaim tak ada konversi hutan dalam pembangunan di IKN Nusantara. Hal ini, kata dia, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo bahwa kawasan hutan di IKN Nusantara tak boleh kurang dari 80 persen dari luas wilayah.

"Bahwa terjadi konversi hutan secara besar-besaran menjadi kota itu tidak benar. Bahwa menjadi perhatian kita untuk dia (kawasan hutan) tidak terganggu, saya sangat setuju," ujar politikus NasDem itu.

(fca/eva)