Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta pemerintah daerah (pemda) melakukan langkah antisipasi lonjakan kasus COVID-19, khususnya di luar provinsi Jawa-Bali. Hal ini mengingat kasus COVID-19 yang diprediksi akan melonjak dan mendekati puncak pada pekan ketiga sampai keempat Februari 2022.
"Saya minta Kemenkes dan pemda-pemda mulai cek kesiapan fasilitas kesehatan, tempat isolasi terpadu, ketersediaan alat dan obat-obatan Covid-19 mengantisipasi lonjakan COVID. Pelayanan dan penanganan pasien COVID-19 harus dilakukan secara maksimal," kata Gus Muhaimin dalam keterangan tertulis, Kamis (17/2/2022).
Selain itu, Gus Muhaimin juga mendorong pemda dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (Satgas COVID-19) menyusun strategi intervensi guna mencegah dan memutus rantai penularan. Misalnya dengan memperketat mobilitas serta menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan PPKM.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah untuk meninjau ulang sejumlah kebijakan pelonggaran yang ditetapkan di tengah ancaman lonjakan kasus, terutama di luar Jawa-Bali. Menurutnya, pelonggaran tersebut justru akan semakin meningkatkan potensi penularan COVID-19 di tengah masyarakat.
"Ya, saya kira perlu ditinjau ulang pelonggaran-pelonggaran itu. Pemerintah harus menekan potensi penularan COVID, bukan malah melonggarkan," jelas Gus Muhaimin.
Diketahui, berdasarkan data BNPB terbaru kasus harian COVID-19 di Indonesia menyentuh angka 57.049 pada 15 Februari 2022. Jumlah tersebut melampaui angka tertinggi pada gelombang kedua pada 15 Juli 2021 lalu, yakni 56.757.
Merespons kondisi ini, Wakil Ketua DPR RI tersebut mendorong pemerintah menjadikan angka kasus harian yang melampaui gelombang kedua sebagai alarm untuk lebih memperketat mobilitas masyarakat secara terukur dan terstruktur. Tentunya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah atau level PPKM.
"Ini alarm bagi kita, terutama pemerintah untuk memperketat kebijakan terkait COVID. Saya ingatkan mobilitas warga harus dipantau betul, dibatasi secara terukur, justru sangat berbahaya kalau dilonggarkan," tutur Gus Muhaimin.
Keponakan Presiden ke-IV RI KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini meminta Kemenkes bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengingatkan pemerintah daerah yang vaksinasinya di bawah 70 persen agar segera mengejar realisasi pemberian vaksin kepada masyarakat.
"Terutama untuk kelompok rawan seperti lansia menjadi prioritas utama. Kita antisipasi betul agar terhindar dari ancaman penularan dan kematian akibat COVID-19," tukas Gus Muhaimin.
Simak Video 'Update Corona RI 17 Februari 2022: Tambah 63.956 Kasus, Jabar Tertinggi':
(akn/ega)