Bamsoet: Perlu Pendekatan Humanis untuk Atasi Konflik di Desa Wadas

ADVERTISEMENT

Bamsoet: Perlu Pendekatan Humanis untuk Atasi Konflik di Desa Wadas

Jihaan Khoirunnissa - detikNews
Rabu, 16 Feb 2022 19:34 WIB
Ketua MPR Bamsoet
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong dilakukannya pendekatan dialogis dan humanis kepada warga Desa Wadas Purworejo. Menurutnya jangan sampai ada paksaan untuk warga mengalihkan hak kepemilikan lahan, apalagi sampai melakukan tindakan represif.

Di sisi lain, Bamsoet menilai dukungan masyarakat Desa Wadas sangat diperlukan. Hal ini mengingat pembangunan Bendungan Bener yang telah menjadi proyek strategis nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020. Bendungan ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2023 hingga 2025, dengan kapasitas daya tampung air mencapai 100,94 meter kubik.

Keberadaannya diharapkan dapat mengairi lahan pertanian seluas 15.069 hektare, mengurangi debit banjir sebesar 210 meter kubik per detik, penyediaan air bersih 1,60 meter kubik per detik serta menghasilkan listrik 6,00 Megawatt.

"Untuk mewujudkannya, perlu dukungan masyarakat Desa Wadas, yang lahannya akan digunakan untuk penambangan batu andesit, sebagai material pembangunan bendungan. Karenanya pendekatan dialogis dan humanis sangat diperlukan sehingga warga yang setuju maupun yang belum setuju dengan pengalihan hak lahannya, bisa diajak duduk bersama dengan komunikasi yang intensif," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (16/2/2022).

Usai menerima Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Kelik Susilo Ardani, di Jakarta, Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan selain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Balai Besar Wilayah Sungai, pendekatan dialogis dan humanis harus dilakukan oleh aparat kepolisian yang ditugaskan di Desa Wadas.

Menurut Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini, keberadaan aparat penting, karena mereka yang mengawal serta menjaga masyarakat agar tidak terjebak dalam konflik horizontal maupun terprovokasi antarsesama. Bukan menebar teror ataupun ketakutan di masyarakat.

"Aparat kepolisian harus melakukan pendekatan dialogis dan humanis yang berpedoman pada Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (Presisi) terhadap seluruh warga baik yang setuju maupun tidak setuju. Selain, mengedepankan keadilan restoratif dalam rangka menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyebut pihak-pihak terkait juga perlu melakukan kajian, evaluasi, dan penghitungan ulang akan kebutuhan dan sumber batu kuari andesit sebagai penunjang pembangunan Bendungan Bener. Dia menilai diperlukan reevaluasi, khususnya terkait pemetaan lokasi tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener.

"Pembayaran ganti rugi kepada warga masyarakat yang telah setuju lahannya dipindahkan harus segera dilakukan pemerintah. Bagi warga yang tidak setuju hak lahannya dialihkan perlu dilakukan upaya dialogis, tanpa paksaan serta tidak mencederai hak-hak masyarakat," kata Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menekankan pemerintah juga perlu memberikan jaminan terkait tujuan penambangan batu andesit di Desa Wadas. Sehingga warga tidak berasumsi kegiatan ini sebagai bentuk eksploitasi besar-besaran dengan tujuan komersil, melainkan sepenuhnya untuk kepentingan pembuatan Bendungan Bener.

"Sehingga penambangan yang dilakukan tidak dilakukan secara sporadis dengan merusak alam dan lingkungannya. Pemerintah juga perlu memberikan jaminan kepada warga bahwa mereka akan selalu dilibatkan dalam berbagai proyek penambangan, maupun kegiatan ekonomi lainnya dalam mendukung pembangunan Bendungan Bener," pungkas Bamsoet.

(ega/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT