Kejagung Bicara Perkembangan Kasus Sewa Satelit Kemhan

Nahda Rizki Utami - detikNews
Rabu, 16 Feb 2022 15:59 WIB
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak (Nahda-detikcom)
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak (Nahda/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi sewa satelit oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kejagung telah membentuk tim khusus untuk berkoordinasi dengan TNI terkait unsur militer yang diduga terlibat kasus ini.

"Sebagaimana kemarin kan sudah disampaikan bahwa saat ini kasus satelit sudah diserahkan kepada Jaksa Muda Pidana Militer dan kemudian melakukan pembentukan tim koneksitasnya. Saat ini masih terus berjalan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (16/2/2022).

Leonard belum menjelaskan detail apa saja yang telah dilakukan tim tersebut. Dia menegaskan kasus ini bakal diusut tuntas.

"Karena kemarin sudah disampaikan ada keterkaitan juga pihak militer, makannya kita mulai mendalami lagi, nanti terkait bagaimana permasalahannya terkait satelit satu, dua, tiga," ujarnya.

Sementara itu, Leonard tak banyak bicara soal nama warga negara asing (WNA) Thomas Van Der Heyden yang diminta MAKI untuk dicekal.

"Nanti ya karena itu masih tahap proses penyidikan, belum bisa sampaikan," ujar Leonard.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kejaksaan Agung telah selesai melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi satelit Kemhan tahun 2015-2021. Burhanuddin mengatakan unsur TNI dan sipil diduga terlibat dalam kasus ini.

"Adapun gelar perkara dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan hasilkan adalah berdasarkan hasil materi paparan tim penyidik disimpulkan terdapat dua unsur tindak pidana korupsi yang diduga ada keterlibatan dari unsur TNI dan unsur sipil," kata Burhanuddin saat jumpa pers melalui siaran YouTube Kejagung RI, Senin (14/2).

Dengan adanya unsur sipil dan TNI itu, penanganan perkara ini akan dilakukan secara koneksitas.

"Sehingga para peserta dalam gelar perkara untuk mengusulkan penanganan perkara ini ditangani secara koneksitas. Selanjutnya, saya selaku Jaksa Agung RI sesuai dengan Pasar 39 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk peradilan umum dan peradilan militer," jelasnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin kemudian memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer untuk melakukan koordinasi dengan POM TNI dalam mengusut kasus ini. Dia berharap segara ada tersangka dalam kasus ini.

"Hari ini saya memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer untuk melakukan koordinasi dengan POM TNI dan Babinkum TNI untuk membentuk penyidik koneksitas perkara tersebut dan diharapkan tim penyidik koneksitas segera dapat menetapkan tersangka," jelasnya.

(haf/haf)