.webp)
Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengusulkan agar DPR tak perlu melakukan rapat dengan direksi BUMN. Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan BUMN perlu diawasi melalui rapat kerja.
"Apa Fahri lupa bahwa BUMN itu ada dana negara yang harus dilakukan pengawasan oleh DPR? DPR dalam hal melakukan fungsi pengawasan. Salah satu tugas pokok dan fungsi DPR itu salah satunya adalah pengawasan selain penganggaran dan legislasi," kata Achmad Baidowi kepada wartawan, Selasa (15/2/2022).
Pria yang akrab disapa Awiek itu pengawasan yang dilakukan DPR terhadap BUMN itu wajib diikuti. DPR, kata Awiek, hanya meminta BUMN menjelaskan mengenai hasil kinerja secara profesional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka setiap DPR melakukan pengawasan ya wajib hukumnya untuk diikuti. Kita tidak ada neko apa-apa, ya kalaupun datang BUMN-nya datang secara profesional, menjelaskan secara terbuka atau secara tertutup," sebut dia.
Awiek kemudian menyinggung Fahri Hamzah yang pernah menjadi pimpinan DPR. Selama menjabat itu pula, Fahri Hamzah disebut tak pernah melarang direksi BUMN melayani DPR dalam konteks rapat.
"Sehingga proporsional yang diminta oleh DPR ya saya kita nggak ada masalah, toh Pak Fahri pernah menjadi anggota DPR, bahkan pimpinan DPR. Selama memimpin DPR apa melarang direksi BUMN melayani DPR dalam konteks rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat? Saya kira tidak fair-lah, apalagi DPR itu tidak neko-neko, hanya melakukan fungsi pengawasan," kata dia.
Lihat juga video 'Erick Thohir Pamer Laba BUMN Meroket di Tengah Pandemi':
Simak selengkapnya di halaman berikut
Awiek kemudian menegaskan bahwa rapat antara direksi BUMN dan DPR masih diperlukan. Dia menekankan bahwa tak ada 'main' bisnis dalam rapat dengan BUMN.
"Ya betul (rapat masih diperlukan). Ndak ada urusan main-main bisnis," tutur dia.
Fahri menyampaikan usul tersebut melalui Twitter resminya, @Fahrihamzah, Selasa (15/2). Fahri menilai rapat dengan BUMN di DPR justru membuat pejabat perusahaan 'pelat merah' itu jadi bermental politik, yang berimbas terhadap rusaknya profesionalisme direksinya.
"Direksi BUMN adalah pejabat bisnis bukan pejabat politik. Membiasakan mereka rapat di @DPR_RI membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya professionalism di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!" kata Fahri.
Fahri mengusulkan agar rapat komisi atau badan di DPR dihentikan saja. Sebab, sebut dia, terlalu banyak efek buruknya untuk BUMN.
"Jadi sebaiknya dihentikan, terlalu banyak efek buruknya bagi @DPR_RI dan terlebih lagi bagi BUMN. Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yg bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek," ujarnya.
