Dikutip dari detikJatim, Rabu (16/2/2022), ada 9 penggugat yang merupakan mantan karyawan Jawa Pos. Mereka adalah Dhimam Abror, Ali Murtadho, Suryanto Aka, Imam Syafi'i, Slamet Oerip Prihadi, Sukoto, Sudirman, Eka Dinarwanto, dan Slamet Eko Budiono.
Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, gugatan itu terdaftar pada Senin 7 Februari 2022. Adapun nomor perkara 125/Pdt.G/2022/Pn Sby.
Dalam petitum, tertulis tergugat, yakni Dahlan Iskan, telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan yang dimaksud adalah tentang perjanjian hibah saham yang tertuang dalam akta nomor 6 tanggal 2 Agustus 2002.
"Menyatakan Akta Nomor 6 tanggal 2 Agustus 2002 Tentang Perjanjian Hibah Saham oleh dan di antara Yayasan Karyawan Jawa Pos (sebagai pemberi hibah) dengan Dahlan Iskan (sebagai penerima hibah) adalah sah," demikian petitum yang tertulis di SIPP PN Surabaya yang dikutip detikjatim, Selasa (15/2).
Selanjutnya, dalam petitum itu disebutkan, pihak tergugat dihukum untuk membentuk lembaga atau badan hukum pengganti yayasan Karyawan Jawa Pos berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk menerima dan memiliki saham 20 persen dari PT Jawa Pos bersama-sama dengan para penggugat.
Pembentukan itu harus dilakukan paling lambat 30 hari sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap, yang mana susunan kepengurusannya disepakati oleh para penggugat dan tergugat.
Tak hanya itu, pihak tergugat juga dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat kerugian materiil. Adapun nilai materi yang harus dibayarkan yakni Rp 10 juta kepada para penggugat.
"Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat berupa Kerugian Materiil sebesar Rp 10 juta. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvooerbaar bij vorraad) dari tergugat," tulisnya.
Dikonfirmasi terpisah, penasihat hukum para penggugat Sudiman Sidabukke membenarkan bahwa kliennya telah mendaftarkan gugatan terhadap mantan CEO (Chief Executive Officer) Jawa Pos, Dahlan Iskan.
Meski begitu, Sudiman enggan berkomentar lebih lanjut terkait perkara. Ia kemudian meminta agar memantau persidangan yang akan digelar perdana pada 21 Februari mendatang.
"Saya nggak etis mengomentari sebuah perkara. Kalau nanti sudah sidang saja, kan itu terbuka untuk umum," ujar Sudiman kepada detikJatim, kemarin.
Apa Kata Dahlan Iskan?
Pria yang juga menjabat CEO (Chief Executive Officer) Jawa Pos itu enggan berkomentar lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh asisten pribadinya.
"Maaf belum ada komen," tutur Sahidin, asisten pribadi Dahlan Iskan kepada detikJatim.
Simak berita Dahlan Iskan digugat 9 mantan karyawan Jawa Pos selengkapnya di detikjatim.
Lihat juga video 'Tanggapi Dahlan Iskan, Legislator PDIP: Vaksin Gratis Masih Saja Dikritik':
(eva/aud)
