.webp)
Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menekankan bahwa rapat antara legislatif dan Direksi BUMN masih diperlukan. Sebab, kata dia, ada modal dari negara di BUMN yang perlu dikawal dan diawasi.
"Fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN memang bisa disampaikan oleh Menteri BUMN dalam raker, namun secara teknis yang bisa menyampaikan adalah direksi BUMN itu sendiri dalam RDP," kata Herman kepada wartawan, Selasa (15/2/2022).
Herman kemudian menjelaskan alasan kenapa perlu adanya rapat dengan BUMN. Herman menyebut BUMN mendapatkan penyertaan modal negara, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan dikawal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa menjangkau BUMN? Karena BUMN sumber fiskal negara, apalagi bagi BUMN yang mendapat Penyertaan Modal Negara. Jadi jelas ada hubungan dan urgensinya. Yang harus dipastikan justru, BUMN hanya dapat melakukan rapat dan evaluasi dengan mitra kerja Kementerian BUMN," jelasnya.
Selain itu, Herman menilai BUMN ada pula yang membidangi masalah pangan. Hal itu, kata Herman, perlu dikawal agar efektif memberikan manfaat kepada warga.
"Ada juga BUMN pangan dan BUMN yang terkait hajat hidup masyarakat, ini juga perlu dikawal oleh fungsi pengawasan DPR agar efektif memberikan manfaat kepada rakyat. Jadi ada dasar urgensinya, sehingga rapat DPR dengan BUMN masih diperlukan," sebutnya.
Selengkapnya di halaman berikut
Sebelumnya Fahri menyampaikan usul mengenai rapat direksi BUMN-DPR melalui Twitter resminya, @Fahrihamzah, Selasa (15/2). Fahri menilai rapat dengan BUMN di DPR justru membuat pejabat perusahaan 'pelat merah' itu jadi bermental politik, yang berimbas terhadap rusaknya profesionalisme direksinya.
"Direksi BUMN adalah pejabat bisnis bukan pejabat politik. Membiasakan mereka rapat di @DPR_RI membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya professionalism di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!" kata Fahri.
Fahri mengusulkan agar rapat komisi atau badan di DPR dihentikan saja. Sebab, sebut dia, terlalu banyak efek buruknya untuk BUMN.
"Jadi sebaiknya dihentikan, terlalu banyak efek buruknya bagi @DPR_RI dan terlebih lagi bagi BUMN. Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yg bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek," ujarnya.
