ADVERTISEMENT

Catat, Ini Peta Politik di DPR soal JHT Cair 100% Usia 56 Tahun

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 15 Feb 2022 15:35 WIB
Tak seperti biasanya, gedung DPR RI terlihat sepi. Usai belasan anggota dewan terpapar COVID-19 dalam waktu yang cukup bersamaan, gedung itu di disinfeksi dan disterilkan.
Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur soal dana Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa dicairkan 100 persen pada usia 56 tahun menuai polemik. Begini peta politik 'Senayan' soal aturan dana JHT baru bisa cair 100 persen pada usia 56 tahun.

Dari sembilan fraksi yang ada di DPR, enam di antaranya mengkritik ketentuan pencairan dana JHT yang tertuang dalam Permenaker 2/2022. Ada fraksi yang meminta aturannya ditinjau ulang, ada juga yang mendesak agar aturannya dicabut. Enam fraksi itu adalah PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

Sementara itu, tiga fraksi lainnya, ada yang menyatakan mendukung dan ada yang tak mempersoalkan karena menganggap bukan aturan baru. Tiga fraksi tersebut adalah Golkar, NasDem, dan PKB.

Berikut pernyataan masing-masing fraksi:

- PDIP

Elite PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan bahwa dana JHT bukan berasal dari pemerintah. Puan pun melihat Permenaker 2/2022 setidaknya memiliki dua kekurangan.

"Perlu diingat, JHT bukanlah dana dari pemerintah, melainkan hak pekerja pribadi karena berasal dari kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja, termasuk buruh," kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin (14/2/2022).

"Kebijakan itu sesuai peruntukan JHT, namun kurang sosialisasi dan tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat, khususnya para pekerja," imbuhnya.

Sejalan dengan Puan, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris mendesak pemerintah segera meninjau ulang Permenaker 2/2022. Charles menegaskan pemerintah harus mengakomodasi aspirasi para pekerja.

"Klaim JHT ini kan sebetulnya dikumpulkan dari potongan gaji pekerja dan juga dari perusahaan. Ini bukan dana APBN. Sehingga sudah seharusnya menjadi hak dari pekerja terdampak. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 harus segera ditinjau ulang kembali. Pemerintah harus segera duduk bersama dengan stakeholder terkait dan mencari solusi yang juga bisa mengakomodir aspirasi pekerja," kata Charles kepada wartawan, Sabtu (12/2).

- Golkar

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena pada dasarnya tak mempersoalkan aturan dana JHT baru bica cair 100 persen pada usia 56 tahun. Menurut Melki, yang perlu dilakukan saat ini oleh pemerintah adalah sosialisasi.

"Pemerintah sudah membuat banyak program yang baik untuk para pekerja, membantu mereka. Tinggal bagaimana cara menyosialisasikan dan mengkomunikasikannya saja agar para pekerja bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Saya kira tidak ada masalah dengan itu," kata Melki kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2)

Melki menganggap kecaman publik terhadap Permenaker 2/2022 sebagai kesalahpahaman. Sebab, menurutnya, aturan seperti diatur dalam Permenaker 2/2022 bukan hal baru.

"Sebenarnya itu bukanlah hal baru. Sebab, sudah tertuang juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) terkait JHT, di mana batas usia disebutkan 56 tahun," ujarnya.

- Gerindra

Fraksi Gerindra secara tegas meminta Permenaker 2/2022 dicabut. Fraksi partai berlambang kepala burung garuda itu menilai permenaker tersebut tidak sejalan dengan program pemulihan ekonomi di masa pandemi.

"Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 harus dicabut karena di masa pandemi COVID-19 ini, tunjangan JHT yang telah dikumpulkan BPJS menjadi sandaran utama bagi para pekerja, baik buruh pabrik maupun perkantoran," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/2).

Muzani menjelaskan jutaan orang telah kena PHK akibat pandemi COVID-19 dan sulit mencari pekerjaan lagi. Sekjen Gerindra itu menekankan dana JHT jadi tumpuan para pekerja yang di-PHK untuk bertahan hidup.

"Sehingga dana JHT menjadi penting bagi mereka untuk dicairkan dan digunakan sebaik mungkin untuk bertahan hidup tanpa pekerjaan. Jadi jelas, kebijakan Permenaker ini tidak sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi," terangnya.

- NasDem

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago mengimbau agar polemik soal dana JHT baru bisa cair 100 persen saat usia 56 tahun disetop. Irma menyebut dana JHT diinvestasikan, sehingga nominalnya akan lebih besar saat si pekerja berusia 56 tahun.

"Secara ekonomis, uang buruh di JHT diinvestasikan dengan imbal hasil lebih tinggi dari imbal hasil deposito biasa, dan jangan takut hilang, karena sesuai UU BPJS, uang buruh dijamin APBN," ujar Irma kepada wartawan, Senin (14/2).

Irma menuturkan dana JHT yang dicairkan saat pegawai baru bekerja 3-5 tahun tak seberapa besarannya. Menurutnya, akan jauh lebih besar nominal JHT jika dicairkan saat usia 56 tahun.

"Kalau uang itu dia investasikan sampai 56 tahun, itu dari Rp 3 juta bisa sampai Rp 10 juta nanti, pada saat dia pensiun, karena kan diinvestasikan. Gitu loh cara berpikirnya," kata Ketua bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPP NasDem itu.

- PKB

Fraksi PKB DPR tentu mendukung aturan dana JHT baru bisa cari seluruhnya di usia 56 tahun. Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh menilai Permenaker 2/2022 sudah sesuai dengan undang-undang (UU).

"Hemat saya Permenaker No 2/2022 ini sudah tepat, sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan seperti UU SJSN. Lagi pula kalau jaminan hari tua diambilnya sebelum waktu pensiun tiba ya bukan JHT namanya, tapi jaminan hari muda," kata Nihayatul, dalam keterangannya, Selasa (15/2).

Ninik, sapaannya, mengatakan skema JHT dalam Permenaker 2/2022 sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dia menyinggung soal potensi pelanggaran UU jika dana JHT dicairkan sebelum masa pensiun.

"Nah, kalau belum masa pensiun sudah bisa dicairkan, apa itu tidak melanggar undang-undang? Padahal di UU SJSN itu kan sudah jelas JHT hanya bisa dicairkan ketika pensiun, atau meninggal dunia atau cacat total tetap walaupun belum usia pensiun," ujarnya.

Simak pernyataan 4 fraksi lainnya di halaman berikutnya.

Lihat Video: Hitung-hitung Manfaat JHT Vs JKP Jika Dicairkan Sebelum 56 Tahun

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT