Pakar Dukung Kemhan Lawan Vendor Satelit soal Denda, Singgung Ada Kejanggalan

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 15 Feb 2022 09:48 WIB
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana dalam diskusi Warga Tanpa Warga Negara di kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (19/8/2016)
Prof Hikmahanto (Foto: Ari Saputra-detikcom)
Jakarta -

Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana mendukung langkah Kementerian Pertahanan melawan putusan denda ratusan miliar rupiah yang harus dibayarkan ke vendor Navayo International AG dan Hungarian Exsport Credit Insurance PTE LTD. Dia menyinggung ada kejanggalan putusan International Chambers of Commerce (ICC) Singapore.

"Perlawanan itu dilakukan karena adanya kejanggalan yang berbau korupsi di level pelaksana yang tengah disidik oleh Kejaksaan Agung. Ini mengindikasikan putusan arbitrase di Singapura telah melanggar ketertiban umum (public policy) di Indonesia," kata Prof Hikmahanto Juwana kepada wartawan, Selasa (15/2/2022).

Dia mengatakan, berdasarkan Pasal 66 huruf (c) Undang-undang Arbitrase, maka putusan demikian tidak memenuhi persyaratan untuk diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Dia menilai aset Kemhan berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara yang merupakan aset Negara dengan tegas dilarang untuk dilakukan penyitaan.

"Sehingga permohonan Navayo untuk melakukan eksekusi ke pengadilan atas putusan arbitrase di Singapura besar kemungkinan ditolak oleh Pengadilan," ujar Hikmahanto.

Pasal 66 itu selengkapnya berbunyi:

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Lihat juga video 'Kejagung Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp 515 M di Kasus Satelit Kemhan!':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.