Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi meluncurkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 pada 14 Februari 2024. Dengan peluncuran ini, tahapan pemilu pun akan dimulai.
"Dengan dilaksanakannya kegiatan launching ini, kita berharap masyarakat aware terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," kata Ketua KPU RI, Ilham Saputra, saat peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Senin (14/2/2022).
Acara dilanjutkan dengan simbolis peresmian Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 dengan cara pencoblosan surat suara yang dipimpin langsung Ilham Saputra.
Dia berharap pemilu berjalan damai, aman, serta lancar. Peluncuran hari ini menjadi penanda dua tahun sebelum hari pemungutan suara.
Menjelang hari Pemilu 2024, tahapan pemilu akan digelar seperti penetapan daftar pemilih tetap (DPT), teknis pemilu, pendaftaran calon peserta pemilu, verifikasi calon peserta pemilu, penetapan calon peserta pemilu, dan kampanye.
Di acara ini, turut hadir ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad, perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), hingga perwakilan partai politik.
Anggaran Besar Pemilu
Ilham Saputra juga bicara soal anggaran Pemilu Serentak 2024 yang besar. Dia menyebut, anggaran tersebut merupakan konsekuensi untuk menciptakan demokrasi yang transparan dan akurat.
"Saya rasa itu konsekuensi bagaimana kita menciptakan demokrasi yang transparan dan akurasinya tentu bisa kita pertanggungjawabkan," kata Ilham usai acara.
Ilham menambahkan KPU berkomitmen memajukan sarana dan prasarana pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 nanti. Peningkatan tersebut diharapkan mendorong kesuksesan Pemilu 2024.
"KPU berkomitmen untuk mengembangkan sarana dan prasarana di kabupaten/kota atau provinsi. Bapak-Ibu bisa melihat kondisi sarana dan prasarana di beberapa daerah, kondisi kantor kami masih dipinjamkan oleh Pemda dan juga masih ngontrak di beberapa ruko daerah tertentu," ucapnya.
Selain itu, Ilham menyebut, anggaran pemilu yang besar juga merupakan bentuk komitmen KPU dalam meningkatkan honor anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Salah satu hal lain, kita menginginkan agar honor petugas bisa dinaikkan," imbuhnya.
Namun, Ilham mengatakan anggaran pemilu tersebut masih berupa rancangan. Artinya, ke depannya masih bisa dikomunikasikan dan di koordinasikan dengan stakeholder terkait.
"Perlu kami sampaikan, anggaran ini masih bisa kita bicarakan, masih bisa kita rasionalisasikan. Tadi Pak Sekjen baru saja berkoordinasi dengan badan anggaran DPR, semoga apa yang kita upayakan bersama bisa segara diputuskan. Karena tentu nanti anggota KPU berikutnya membutuhkan kepastian untuk menyukseskan pemilu dan Pilkada 2024," katanya.
(jbr/jbr)