.webp)
Debat antar-anggota Komisi VII DPR RI soal pengusiran Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim terjadi. Sebabnya, ada anggota Komisi VII DPR yang mendukung pengusiran Dirut Krakatau Steel, namun ada yang tidak setuju.
Saat detik-detik pengusiran, ada satu anggota Dewan yang menganggap Dirut Krakatau Steel Silmy Karim sudah menantang. Baru setelah Silmy meninggalkan rapat, salah seorang anggota Komisi VII menyatakan penilaiannya terhadap pengusiran Dirut Krakatau Steel.
Anggota Komisi VII dimaksud adalah Adian Napitupulu. Adian tak setuju Dirut Krakatau Steel langsung diusir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pimpinan, saya berpikir kita punya mekanisme persidangan, tetapi kita juga punya etika untuk tidak serta-merta mengeluarkan siapa yang kita undang. Kenapa demikian? Karena, menurut saya, rapat ini pasti punya kepentingan yang cukup besar," kata Adian yang hadir dalam rapat Komisi VII secara virtual, Senin (14/2/2022).
Adian mengaku ingin mendengar penjelasan mitra kerja yang diundang, yakni Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian dan Dirut Krakatau Steel. Sebab, menurutnya, Komisi VII DPR tak memiliki banyak waktu saat ini karena sudah mendekati masa reses.
"Bagaimana kalau rapat di-pending sebentar, berbicara dulu terbatas di ruang pimpinan, baru kita lanjutkan. Kenapa? Sebentar lagi kita reses, pimpinan. Jadi bisa saja persoalan baja impor ini akan kita bahas malah sidang berikutnya, dan itu tertunda lagi sekitar satu bulan sampai satu bulan setengah," kata Adian.
Setelah itu, pimpinan rapat Komisi VII Bambang Haryadi. Bambang menjelaskan, sikap Dirut Krakatau Steel yang tak hadir saat diundang oleh panitia kerja (panja) DPR tentang bahan baku impor.
"Terima kasih Pak Adian. Kita sudah 2 kali memanggil Pak Dirut ini. Sebelumnya, kita sudah panggil di Panja Pengawasan Industri Bahan Baku Impor. Beliau juga mangkir, tidak ada kejelasan kan, walaupun itu kapasitasnya sebagai Ketua IC. Cuma kan dasar dari itulah kita ingin bawa ke sini," kata Bambang.
Bambang pun selesai berbicara. Kemudian dia memberikan kesempatan kepada anggota Komisi VII Lamhot Sinaga untuk menyampaikan pandangan.
Lamhot meyakini Krakatau Steel adalah bagian dari kartel bijih besi. Lamhot mengaku heran sebab Krakatau Steel punya industri pengolahan bijih besi, tapi malah impor.
"Kalau kita lihat statement belakangan ini, kadang-kadang Erick Thohir bilang 'Krakatau Steel bangkrut, Krakatau Steel untung'. Mana yang benar ini? Jadi ini kan ibarat sebuah sirkulasi kartel yang sangat dalam sekali," sebut Lamhot.
Simak detik-detik pernyataan Adian dipotong di halaman berikutnya.
Simak Video: Panas! Begini Momen DPR Usir Dirut Krakatau Steel dari Ruang Rapat
Setelah itu pimpinan rapat kembali memberikan kesempatan kepada Adian untuk berbicara. Adian mempersoalkan siapa yang memberikan peluang menjadi trader. Di mana, menurut anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu, peluang menjadi trader dibuka sendiri oleh pembuat regulasi.
"Nah, regulator-regulator ini harus kita kumpulkan. Kalau tidak bisa menjadi trader, ya larang saja. Tapi kalau regulasi memungkinkan terus ada pihak yang mengambil posisi sebagai trader, yang salah pelaku atau pembuat peraturan," kata Adian.
Namun, sebelum Adian mengemukakan yang ingin disampaikan, pimpinan rapat tiba-tiba mempersilakan Lamhot Sinaga kembali berbicara. Lamhot kembali menyinggung soal impor bijih besi.
"Artinya, dari sisi regulator ini ada masalah. Mereka sudah diberikan kesempatan kok. Yang saya sampai hari ini kan selalu teriak-teriak, kenapa sih Indonesia ini mempunyai kandungan bijih besi yang besar tapi kita impor, ada apa? Yang kita lihat di luar sana rumornya ada kartel besar untuk impor bijih besi, kita punya cadangannya, kenapa kita masih impor," tutur Lamhot.
Setelah Lamhot, Adian kembali dipersilakan berbicara. Aktivis '98 itu sempat menyinggung sikap pimpinan rapat Komisi VII yang memotong pernyataannya.
"Saya belum selesai bicara loh. Tadi kan sebenarnya interupsi ya. Artinya hak berbicara harusnya dikembalikan ke saya dulu dong," kata Adian.
Dalam kesempatan itu, Adian menyarankan agar Komisi VII kembali mengagendakan rapat dengan para mitra kerja yang terkait dengan impor, seperti baja dan bijih besi. Adian ingin semua mitra kerja terkait hadir dalam rapat tersebut, bukan hanya Krakatau Steel atau Kemenperin, tapi sampai Kementerian Keuangan juga hadir.
"Solusi dari perdebatan kita siang ini, kalau menurut saya, diagendakan lagi tapi semua pihak dihadirkan. Mungkin tidak sih kita rapat komplet. Jadi kalau marah komplet, tidak sebagian-sebagian," tutupnya.
Saat itu rapat sebetulnya masih berlangsung. Kemudian, giliran anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Tifatul Sembiring yang berbicara.
