Jakarta -
Komnas HAM menemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan oleh polisi saat pengamanan pengukuran di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng). Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak agar oknum polisi yang melakukan kekerasan itu ditindak.
"Mungkin saja ada oknum yang menjalankan tugas tidak sesuai ketentuan yang berlaku, maka terhadap oknum tersebut harus dikenakan tindakan evaluatif," ujar Habiburokhman saat dihubungi, Minggu (13/2/2022).
Habiburokhman menjelaskan sebenarnya kesalahan oknum kerap terjadi di setiap penanganan masalah. Hanya, dia meminta insiden di Wadas tidak disederhanakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Fenomena kesalahan oknum adalah hal yang lumrah terjadi dalam setiap penanganan masalah-masalah strategis. Tapi soal Wadas, kita jangan sederhanakan masalah dengan mengacu pada hari pengukuran yang heboh kemarin," tuturnya.
"Itu harus lihat gambaran yang lebih besar, yaitu soal PSN secara keseluruhan. Bagaimana manfaat dan mudaratnya bagi warga, harus benar-benar kita hitung dengan cermat," sambung Habiburokhman.
Sementara itu, Habiburokhman mengungkapkan Komisi III DPR RI akan menggelar rapat internal untuk membahas insiden Wadas. Pihaknya akan merumuskan rekomendasi untuk disampaikan ke pihak eksekutif.
"Senin (hari ini) kami Komisi III rapat internal bahas kasus Wadas ini. Rapat besok itu kami akan mendengar keterangan lengkap dari tim yang kemarin turun langsung ke sana, sekaligus kami akan merumuskan rekomendasi kami," imbuhnya.
Simak juga video 'Fasum Wadas Belum Berjalan Normal, LBH Jogja: Banyak Warga Trauma':
[Gambas:Video 20detik]
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya....
Khawatir Insiden Wadas Timbulkan Trauma
Terpisah, anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid meminta insiden Wadas ini dievaluasi. Dia khawatir insiden tersebut bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap warga Wadas.
"Ingatlah pada konstitusi bahwa tujuan bernegara itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tidak boleh ada warga yang cemas dan ketakutan dalam menjaga hak dan kepemilikannya. Ya dievaluasi semuanya agar peristiwa ini segera selesai dan tidak menimbulkan trauma," terang Jazilul.
Jazilul mengingatkan tugas polisi yang harus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Menurutnya, polisi baru bisa dikatakan hebat apabila bisa menjaga ketertiban.
"Bahkan polisi sesuai tugasnya mestinya dapat memberikan jaminan keamanan agar warga desa kembali hidup normal, berkumpul bersama keluarga dan bertetangga dengan rukun damai. Polisi hebat bila dapat menjaga ketertiban dan keamanan warga masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Komnas HAM turun langsung ke Desa Wadas, Jateng, untuk melakukan pemantauan dan menggali fakta terkait insiden bentrokan yang terjadi beberapa waktu lalu di sana. Ada sejumlah fakta yang ditemukan Komnas HAM, yakni kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian kepada warga saat melakukan pengamanan.
"Menemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan warga yang sudah setuju," kata komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, melalui keterangan tertulis, Minggu (13/2).
Beka menuturkan Komnas HAM juga menemukan fakta lainnya, yakni masih ada beberapa warga yang belum berani kembali ke rumah masing-masing. Sejumlah warga itu, kata Beka, belum kembali ke rumah karena masih merasa takut.
"Mendapati informasi beberapa warga belum pulang ke rumah masing-masing karena masih merasa ketakutan," tuturnya.
Beka menyampaikan, dari hasil temuan, didapati masih banyak anak yang mengalami trauma. Selain itu, ada kerenggangan sosial di antara masyarakat yang pro dan kontra adanya tambang batu andesit di sana.
"Banyak warga dewasa dan anak mengalami trauma. Mendapati fakta terjadi kerenggangan hubungan sosial kemasyarakatan antara warga yang setuju dan menolak penambangan batuan andesit," imbuhnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
