ADVERTISEMENT

Legislator PAN Minta Permenaker soal JHT Cair Usia 56 Tahun Dicabut!

Matius Alfons - detikNews
Sabtu, 12 Feb 2022 12:37 WIB
Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay (Rahel/detikcom)
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay (Rahel/detikcom)
Jakarta -

Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) menjadi sorotan lantaran baru bisa dicairkan 100 persen setelah usia peserta mencapai 56 tahun. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengaku terkejut dengan aturan baru ini.

"Saya harus sampaikan bahwa saya juga sebetulnya terkejut juga dengan aturan yang baru dikeluarkan ini, karena dalam rapat-rapat sebelumnya dengan BPJS dan Kemnaker, ini belum pernah disebutkan rencana bahan Permenaker ini, ya kan. Sehingga dengan adanya perubahan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 memang menimbulkan adanya perubahan skema pembayaran JHT yang merupakan sebetulnya itu hak para pekerja," kata Saleh saat dihubungi, Sabtu (12/2/2022).

Saleh menilai wajar ketika akhirnya muncul polemik dan pertanyaan di publik lantaran target yang tidak jelas dari perubahan aturan JHT itu. Dia menyebut ada ketidakjelasan terkait perubahan dari JHT ke Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan.

"Sekarang para pekerja memprotes kebijakan karena dianggap bahwa mereka nanti misalnya kehilangan pekerjaan lalu mereka tidak ada dana cukup mestinya mereka bisa ambil JHT, kan ada JKP, sejauh mana JKP itu mampu menggantikan fungsi JHT," ucapnya.

Lebih lanjut Saleh juga menilai pihak pekerja yang paling dirugikan terkait kebijakan baru JHT tersebut. Dia mempertanyakan apakah pemerintah sudah melibatkan para pekerja ketika mengeluarkan aturan baru tersebut.

"Ini jangan sampai begitu, apalagi uang yang diatur-atur tadi itu, yang penggunaan dan penyimpanan diatur pemerintah secara sepihak oleh pemerintah dan BPJS itu, itu kan uang mereka (pekerja), jadi seharusnya ini melibatkan mereka. Saya tidak tahu apakah ketika membuat aturan para pekerja diundang dan didengar masukannya atau tidak atau serikat pekerja gitu. Kalau tidak diundang, kasihan kan mereka, uangnya dipakai seperti itu, digunakan begitu dan belum ada penjelasan dan sudah keluar aturan. Ini sangat mencederai juga dari sistem yang sudah ada," jelasnya.

Atas dasar itulah, Ketua Fraksi PAN DPR RI ini meminta agar pemerintah membuka ruang diskusi ke publik dengan melibatkan para pekerja. Jika nantinya ternyata terbukti merugikan, dia meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kemnaker, mencabut permenaker tersebut.

"Jika terbukti di public hearing atau diskusi publik ternyata para pekerja dirugikan, saya juga mendorong agar permenaker itu dicabut, aturan itu sifatnya permenaker itu lebih mudah dicabut dibanding aturan lebih tinggi di atasnya, masih terbuka ruang untuk diskusi publik," ujarnya.

Simak selengkapnya dugaan perubahan aturan JHT demi untungkan BPJSTK di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Simak! Aturan Baru Jamsostek, Bisa Cair 100% pada Usia 56 Tahun-Meninggal':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT