PBHI: Pengendapan Kasus Soeharto Hindari Perpecahan

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengendapkan penanganan kasus hukum Soeharto. Keputusan ini diyakini sebagai upaya SBY untuk menghindarkan perpecahan antara rakyat dengan elit.Demikian disampaikan oleh Ketua Perhimpuan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Johnson Panjaitan saat jumpa pers di kantornya, Jl Matraman Raya, Jakarta, Jumat (12/5/2006).Pemerintahan SBY, kata Johnson, melihat tuntutan rakyat untuk mengadili Soeharto masih besar. Namun para elitnya ternyata pedagang sapi dan ghost lawyer Soeharto.Johnson melihat banyak elit politik yang berbicara penghentian kasus Soeharto memiliki tujuan tersembunyi. "Pasti tidak gratis kan," ujar dia.Menurutnya ada bisnis rekonsiliasi politik, di mana Soeharto dimaafkan, kemudian yang di tujuh yayasan itu diambil untuk menghidupi pembangunan. "Itu bahasa halusnya," ungkap Johnson.Selain itu Johnson menyebutkan Soeharto tidak pernah mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat. Sebelum Soeharto selesai menjalankan kekuasaannya, dia menyerahkan kepada Habibie, kemudian Habibie yang menghadiri MPR dan kemudian ditolak. "Kapan dia bertanggung jawab," tanya Johnson. (san/)