Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung langkah PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) menggandeng Polda Kaltim dan Kejaksaan Tinggi Kaltim untuk pengamanan penyaluran pupuk subsidi di wilayah Kalimantan Timur.
Gubernur Kaltim melalui Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan pengawalan dan penegakan hukum penyaluran pupuk subsidi itu dinilai perlu, terutama untuk mencegah penyalahgunaan pupuk oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, atau mafia pupuk.
"Kami mengapresiasi penandatangan nota kesepahaman (MoU) PKT dengan Kapolda Kaltim dan Kajati Kaltim. Semoga MoU ini segera dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit dan dapat direalisasikan dengan baik, sehingga roda produksi dan pemasaran dapat terlaksana dengan baik secara berkesinambungan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/2/2021).
Riza menuturkan Pupuk Kaltim dinilai turut memberikan kontribusi positif terhadap sektor pertanian secara luas. Peranannya sebagai produsen pupuk sangat penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan.
"Semoga pembangunan sektor pertanian di Kaltim makin meningkat dengan dukungan ketersediaan pupuk PKT dan penyalurannya terlaksana dengan baik karena dukungan pengamanan dan pengawalan yang baik dari aparat kepolisian Kalimantan Timur," jelasnya.
Diketahui, inisiasi PKT untuk melakukan kerja sama antara produsen pupuk dengan Polda dan Kejaksaan Tinggi setempat ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia. Penandatanganan MoU dengan Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto dilaksanakan pada Senin (7/2) lalu. Keesokannya dilanjutkan penandatanganan PKS dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Deden Riki Hayatul Firman
Direktur Utama PKT, Rahmad Pribadi mengatakan aspek pengamanan distribusi pupuk subsidi selalu menjadi prioritas utama bagi PKT. Untuk itu, pihaknya mengajak pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kapolda Kalimantan Timur untuk memperkuat pengawasan penyaluran pupuk.
"Kami berharap, lewat kolaborasi ini pupuk subsidi dapat tersalurkan secara tepat kepada petani yang membutuhkan dan terhindar dari oknum praktik penyelewengan dan mafia pupuk," ungkap Rahmad.
Kolaborasi ini dimulai dari Kalimantan Timur sebagai basis produksi perusahaan, kemudian akan dilanjutkan ke wilayah distribusi tanggung jawab perusahaan lainnya. Kerja sama ini langsung direspon baik oleh Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Drs. Imam Sugianto.
Ia menuturkan dalam rangka pengamanan dan pengawasan distribusi pupuk, Polda Kaltim akan menurunkan langsung personil sesuai dengan kebutuhan guna melaksanakan tugas-tugas kepolisian yang bersifat preventif maupun represif.
Hal itu dilakukan agar jalannya distribusi pupuk bersubsidi berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ditetapkan, serta alokasi pupuk yang ditetapkan oleh Gubernur Kaltim, sehingga para petani kecil benar-benar dapat menikmati subsidi pupuk dari pemerintah.
"Sinergi antar instansi ini akan mempermudah kami memerangi praktik mafia pupuk bersubsidi, dan siapa pun yang terbukti terlibat dalam penyelewengan pupuk subsidi, akan kami tindak tegas," imbuh Imam.
Bersambung di halaman selanjutnya. Langsung klik
(akd/ega)