ADVERTISEMENT

PKB ke Amnesty International: Kok Semua Diarahkan Kesalahan Jokowi?

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 11 Feb 2022 08:53 WIB
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid
Jazilul Fawaid (Dok. MPR RI)
Jakarta -

Amnesty International Indonesia (AII) menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. PKB heran insiden di Desa Wadas diarahkan sebagai kesalahan Presiden Jokowi.

"Kami yakin Pak Jokowi tidak setuju dengan pola pendekatan yang represif dan intimidatif. Kok ini semua diarahkan kesalahannya kepada Pak Jokowi?" kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Kamis (10/2/2022).

PKB pun prihatin dan menyoroti insiden terjadi di Desa Wadas. Insiden tersebut, menurut Jazilul, melenceng dari budaya di Indonesia.

"Kami prihatin atas peristiwa Wadas ini yang sudah melenceng dari keramahan adat budaya Indonesia. Bahkan sudah tidak sesuai dengan zamannya," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menilai insiden di Desa Wadas merupakan tanggung jawab petugas di lapangan. Jazilul meminta agar tak menggunakan tindakan represif.

"Kami imbau kepada petugas teknis hentikan tindakan represif, tunjukkan tanggung jawabnya. Jangan rusak reputasi Pak Jokowi selama ini," imbuhnya.

Amnesty International Indonesia sebelumnya angkat bicara terkait insiden di Desa Wadas, Purworejo. AII menyebut Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar Pranowo harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Desa Wadas.

"Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar harus bertanggung jawab atas pengerahan pasukan yang berlebihan dan dampak ikutannya yang melanggar prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis dan kaidah negara hukum, dan penghormatan HAM," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, dalam konferensi pers yang diadakan oleh YLBHI melalui Zoom, Kamis (10/2).

Usman mengatakan AII sangat mempertanyakan kebijakan pengerahan pasukan ke Desa Wadas. Menurut Usman, kebijakan itu berlebihan.

"Kebijakan kekuatan pasukan keamanan ke Desa Wadas yang sangat berlebihan, dilihat dari jumlah satuan dari yang berseragam dan tidak berseragam, termasuk jenis kendaraan yang digunakan, kami menilai pengerahan pasukan itu berlebihan," kata Usman.

Lihat juga video 'Jokowi: Pemerintah Tak Selalu Sependapat MK, Tapi Laksanakan Putusannya':

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/zak)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT