.webp)
"Justru dalam situasi begini, seluruh komponen bangsa, termasuk kawan-kawan dari Amnesty Internasional yang ada di Indonesia, bareng-bareng kita mengajak masyarakat untuk tenang, tidak terprovokasi dengan berbagai kabar negatif terkait dengan kondisi di sana," imbuhnya.
Amnesty International Indonesia sebelumnya angkat bicara terkait insiden di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. AII menyebut pemerintah pusat dan daerah harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Desa Wadas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar harus bertanggung jawab atas pengerahan pasukan yang berlebihan dan dampak ikutannya yang melanggar prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis dan kaidah negara hukum, dan penghormatan HAM," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, dalam konferensi pers yang diadakan oleh YLBHI melalui Zoom, Kamis (10/2).
Usman mengatakan AII sangat mempertanyakan kebijakan pengerahan pasukan ke Desa Wadas. Menurut Usman, kebijakan itu berlebihan.
"Kebijakan kekuatan pasukan keamanan ke Desa Wadas yang sangat berlebihan, dilihat dari jumlah satuan dari yang berseragam dan tidak berseragam, termasuk jenis kendaraan yang digunakan, kami menilai pengerahan pasukan itu berlebihan," kata Usman.
(rfs/zak)
