Ketua FPKS: Peringatan Trisakti Momen untuk Adili Soeharto

Jakarta - Pemerintah tidak semestinya mengendapkan kasus Soeharto bersamaan peringatan sewindu tragedi Trisakti. Peringatan kali ini seharusnya dijadikan momen bagi pemerintah untuk memenuhi tuntutan 6 agenda reformasi yang salah satunya adalah pengadilan terhadap Soeharto.Imbauan itu disampaikan Ketua FPKS DPR Mahfuz Siddiq lewat pesan pendek kepada detikcom, Kamis (12/5/2006). Mahfuz saat ini tengah melakukan kunjungan ke Nairobi, Kenya. Mahfuz menegaskan pemerintah hingga kini tidak mampu mengungkap kasus Trisakti 12 Mei 1998 lalu yang menewaskan 4 mahasiswa. Berangkat ketidakmampuan mengungkap kasus itu, Mahfuz menyerukan 4 sikap.Pertama, pemerintah harus berani menyatakan penyesalan atas terjadinya tragedi tersebut. Kedua, pemerintah harus menyatakan permintaan maaf kepada keluarga korban.Ketiga, pemerintah harus memberikan penghargaan secara resmi kepada 4 korban sebagai pejuang reformasi. Dan keempat, pemerintah harus terus sungguh-sungguh memenuhi tuntutan 6 agenda reformasi termasuk mengadili mantan presiden Soeharto.Enam butir agenda reformasi yaitu adili Soeharto, amandemen UUD 1945, hapus dwifungsi ABRI, otonomi daerah, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat. Sejauh ini, amandemen UUD 1945, penghapusan dwifungsi ABRI dan otonomi daerah sudah dilaksanakan. (iy/)