Elit Gagal Berbeda dari Orba, Kasus Trisakti Jadi Tumbal

Jakarta - Kasus Trisakti genap berusia sewindu. Hingga kini belum ada penyelesaian yang memuaskan keluarga korban. Elit politik pasca-reformasi dinilai gagal membedakan diri dengan zaman Orde Baru.Demikian disampaikan Koordinator Kontras Usman Hamid dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (12/5/2006)."Ada keengganan atau ketidakberanian mereka untuk mengungkap kasus ini seotentik mungkin. Akibatnya kasus Trisakti jadi tumbal," cetus Usman.Dia menilai DPR selama ini selalu menggunakan logika terbalik dalam menangani kasus Trisakti. "DPR bilang untuk menyelesaikan kasus Trisakti harus dibentuk pengadilan dulu. Harusnya kan penyidikan dulu diselesaikan," imbuh Usman.Setelah penyidikan tuntas, maka DPR mempunyai kewajiban moral untuk membentuk pengadilan tersebut. Apa lagi, lanjut Usman, Kejagung dan Komnas HAM seperti anak-anak yang tidak tahu tugas dan kewenangan. "Mereka malah saling lempar tanggung jawab," keluh Usman.Usman menganggap sekarang ini DPR yang paling memiliki peran besar menyelesaikan kasus Trisakti. DPR sebagai wakil rakyat harus mencabut rekomendasi yang menyatakan kasus itu tidak termasuk pelanggaran HAM berat.Usman mengaku ragu kasus ini bisa segera diselesaikan dengan memberi rasa keadilan bagi semua pihak. Sebab jumlah politisi yang mendukung penyelesaian kasus ini masih kalah banyak dengan yang tidak berani dan enggan menyelesaikan."Ada tradisi kurang baik di negara kita. Kalau ditekan-tekan baru ambil tindakan. Kita perlu waktu. Kalau sampai 2009 tidak ada perubahan sikap tentunya akan sulit. Tapi rakyat pasti akan menentukan pilihan," demikian Usman. (bal/)