Isu Soeharto Tidak Untungkan Rezim Mana pun

Jakarta - Perbedaan pernyataan antara Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengindikasikan belum ada kebijakan satu pintu. Apapun itu, isu Soeharto dianggap tidak menguntungkan rezim mana pun, termasuk pemerintahan SBY. Hal itu disampaikan pengamat komunikasi politik dari UI Efendy Ghazali dalam perbincangannya dengan detikcom, Jumat (12/5/2006), pukul 07.00 WIB."Pernyataan yang berbeda dari suatu pemerintahan ke depannya bisa menimbulkan kerugian bagi pemerintah itu sendiri. Perbedaan ini bukan hal yang baru sih. Sebelumnya antar menteri juga pernah terjadi," kata Efendy.Ditambahkan dia, karena pernyataan itu saling bertentangan maka dengan serta merta akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. "Kalau misalnya menteri ngotot, itu blunder juga. Soalnya pernyataan satunya dari Jubir Presiden," imbuh Efendy.Menurutnya bila isu Soeharto sengaja diangkat, maka itu bukanlah langkah strategis. "Ini cuma cari-cari persoalan. Tak ada angin tak ada badai kok dipersoalkan. Apa lagi ini dekat peringatan jatuhnya Soeharto, tidak menguntungkan rezim manapun," ujar dia.Bila akan dilakukan pemeriksaan hukum sebaiknya dilakukan saja. Tidak perlu membuat berbagai pernyataan menunggu kesehatannya pulih dan sebagainya. Namun demikian apabila Soeharto dimaafkan, menurut Efendy akan ada 3 pesan yang terkirim pada masyarakat.Pesan pertama, setiap orang belum tentu sama kedudukannya dihadapan hukum. Kedua, akan banyak yang membandingkan dengan perlakuan pada mantan Presiden Soekarno. Ketiga, setiap presiden boleh melakukan kesalahan apa pun karena toh nantinya akan dimaafkan. (bal/)