.webp)
Laskar Ganjar Puan (LGP) Jawa Timur (Jatim) mendeklarasikan dukungan agar Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berduet bersama Ketua DPR RI Puan Maharani di Pilpres 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto tak ambil pusing terkait 'penjodohan' itu.
Bambang mengatakan siapa saja bisa berspekulasi terkait pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Bahwa setiap orang ataupun yang merasa tokoh, bisa saja berspekulasi atas siapapun bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden," kata Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul saat dihubungi, Rabu (9/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, dia menyebut dewan pimpinan tetap menunggu keputusan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, keputusan mutlak dari Megawati terkait 2024 sudah menjadi hasil kesepakatan internal saat kongres PDIP.
"Tapi bagi kami, seluruh kader PDI Perjuangan akan menunggu bakal paslon presiden dan wakil presiden dari Bu Ketua Umum, sebagaimana keputusan forum tertinggi partai, kongres," ujarnya.
Sebelumnya, Laskar Ganjar Puan (LGP) Jawa Timur (Jatim) mendeklarasikan dukungan agar Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bersama Ketua DPR RI Puan Maharani duet di Pilpres 2024. Relawan Ganjar, Ganjarist, menilai perjodohan Ganjar-Puan sesuatu yang lucu.
"Ini lucu aja, wong pilpres masih jauh udah dijodoh-jodohkan. Maksudnya saya pilpresnya masih jauh, itu proses perjodohannya juga lucu," kata Ketum Ganjarist Eko Kuntadi kepada wartawan, Senin (7/2).
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak juga Video: Dingin Tanggapan PDIP atas Munculnya Deklarasi Ganjar-Puan
Eko menilai perjodohan itu akan ditentukan mekanismenya oleh partai. Oleh karena itu, menurut Eko, deklarasi LGP Jatim telah melampaui kapasitas sebagai relawan.
"Relawan itu batasnya melakukan dukungan publik pada tokoh yang memang dianggap punya kemampuan untuk menggantikan posisi Pak Jokowi sebagai Presiden RI nanti 2024. Tapi kita juga tidak mau mengambil proporsi partai yang akan melakukan lobi-lobi politik, yang akan melakukan kerja-kerja politik, mendukung capres dan lain-lain, itu proporsinya ketua-ketua partai," ucapnya.
