.webp)
Insiden terjadi saat aparat diterjunkan ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng) untuk mengawal pengukuran lahan untuk pembangunan Bendungan Bener. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Taufik Basari meminta Komnas HAM terjun langsung ke lokasi konflik.
"Meminta Komnas HAM untuk turun tempat kejadian di Desa Wadas untuk mengumpulkan informasi dan meminta agar Mabes Polri membantu memfasilitasi dan mendukung kerja Komnas HAM di Desa Wadas," kata Taufik Basari kepada wartawan, Rabu (9/2/2022).
Setelah itu, kata dia, Komnas HAM bersama Mabes Polri perlu menjelaskan hasil temuannya kepada publik. "Meminta Komnas HAM bersama Mabes Polri menjelaskan kepada publik hasil temuannya, mengingat terdapat beberapa versi informasi yang beredar di publik agar publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap dan komprehensif," kata dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taufik Basari menyayangkan terjadi insiden di Desa Wadas yang menyebabkan kontroversi. Taufik Basari mendorong Polri mengutamakan pendekatan persuasif.
"Semestinya Polri menjaga agar warga merasa aman tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi karena itu dialog dan langkah persuasif yang harusnya dikedepankan," ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan Komnas HAM akan berupaya jadi mediator di konflik lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Menurut Beka, mereka saat ini berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Dilansir Antara, Beka menjelaskan lembaganya sudah mencoba memediasi berdasarkan permintaan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
"Pertengahan Januari kemarin, gubernur memang meminta ke saya atau ke Komnas HAM untuk memfasilitasi dialog," katanya.
Baca juga: Komnas HAM Upayakan Mediasi Kasus Wadas |
Beka menyebut, pernah ada rencana mediasi pada 20 Januari yang diadakan oleh Komnas HAM. Komnas HAM mengundang pihak pro dan kontra. Selain itu, diundang pula Polda Jateng, DPRD Purowrejo, BBWS, dan BPN. "Termasuk warga yang menolak dan mendukung kami undang semua. Namun yang menolak, kami undang tidak datang. Tentu saja mereka punya alasan kenapa tidak datang," ungkapnya.
Usai agenda mediasi tersebut, Komnas HAM bertandang ke Wadas. Ternyata, warga kontra yang menolak datang saat dialog, mereka meminta dialog langsung dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
"Sudah kami sampaikan permintaan-permintaan mereka. Intinya kalau Pak Gubernur siap datang," katanya.
Namun belum sempat dialog langsung dengan gubernur Badan Pertanahan Nasional (BPN) datang ke Wadas dan mengukur tanah. Ia mendapat informasi bahwa pengukuran hanya dilaksanakan pada lahan yang pemiliknya sudah setuju. Komnas HAM akan kembali memediasi dengan mengundang para pihak untuk berdialog. Namun, jika nantinya tetap buntu, keputusan ada di tiap pihak.
"Kami hadir karena ada pihak yang menolak dan mendukung, kami fasilitasi ruang dialog agar tercapai solusi untuk semuanya," kata Beka.
(fca/gbr)
