ADVERTISEMENT

Wagub DKI Harap DPRD Segera Setujui Raperda tentang Hak Penyandang Disabilitas

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 08 Feb 2022 22:38 WIB
Ahmad Riza Patria
Ahmad Riza Patria (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI hari ini kembali menggelar rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap Raperda tersebut segera disetujui DPRD.

"Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan paripurna terkait penyandang disabilitas, saya sudah sampaikan tadi masukkan saran dari fraksi. Mudah-mudahan segera disetujui, sehingga semua pihak swasta dan masyarakat untuk dapat meningkatkan kepedulian kita pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas," kata Riza kepada wartawan, Selasa (8/2/2022).

Riza menjelaskan Raperda akan mengatur hak penyandang disabilitas atas pekerjaan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, BUMD dan swasta. Adapun hal ini sesuai dengan usulan dari 9 fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna hari ini.

"Selama seseorang memenuhi kriteria ragam disabilitas, maka termasuk dalam sasaran Raperda ini. Tak hanya itu, untuk pengembangan kewirausahaan, Raperda juga akan mengatur penguatan bantuan modal bagi wirausaha penyandang disabilitas melalui kerjasama dengan pihak swasta dan juga Jakpreneur," jelasnya.

Selain itu, Raperda ini juga mengatur jaminan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan. Salah satunya, berkaitan dengan peningkatan fasilitas dan ketersediaan guru pendamping khusus (GPK) di setiap sekolah sesuai usulan dari sejumlah Fraksi.

"Nanti ada peningkatan jaminan bahwa tidak ada lagi calon peserta didik dengan disabilitas yang ditolak oleh sekolah. Pemenuhan akomodasi yang layak pun harus diatur oleh seluruh penyelenggara pendidikan. Baik swasta maupun negeri," ujarnya.

Sedangkan terkait kesehatan, Riza mengaku saat ini fasilitas di tingkat puskesmas memang masih belum aksesibilitas. Sekalipun sudah dilakukan perbaikan selama dua tahun belakangan. Oleh sebab itu, pihaknya bakal mengatur hal ini melalui raperda.

"Perbaikan dan pelaksanaannya nanti dapat dilakukan berbasis pada hasil audit bersama dengan organisasi penyandang disabilitas agar sesuai dengan kebutuhan," tandasnya.

Riza menegaskan Pemprov berkomitmen penuh dalam melaksanakan kesejahteraan sosial khususnya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial.

"Hal ini akan dicantumkan dalam rancangan pada pasal 29 dan 30," terangnya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT