Akhirnya Pemprov DKI Masuk Konsorsium Nasional Subway

Jakarta - Setelah protes, Pemprov DKI Jakarta akhirnya boleh masuk dalam Konsorsium Nasional Subway. Jakarta Propertindo, BUMD milik Pemprov DKI, dilibatkan dalam proyek sepanjang 15,6 kilometer itu. Bahkan Pemprov DKI tetap menjadi pemegang saham mayoritas."Ini belum terlambat dan tidak masalah. Mau masuk hari ini atau besok, yang penting kita tetap harus kerja keras agar tercapai," kata Meneg BUMN Sugiharto.Sugiharto menyampaikan hal itu usai melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (11/5/2006). Pertemuan Sugiharto dengan Sutiyoso berlangsung secara tertutup selama 2 jam. Pemerintah pusat hanya diwalikili Sugiharto. Sementara Pemprov DKI, selain Sutiyoso, pertemuan juga dihadiri Sekda Pemprov DKI Ritola Tasmaya dan Asisten Pembanguan Nur Faqih Irawan. Masuknya Pemprov DKI dalam konsorsium berarti akan ada revisi dalam konsorsium nasional yang lama. Pemerintah pusat tidak mepermasalahkan adanya revisi tersebut karena dalam MoU disebutkan konsorsium yang lama hanya bersifat sementara.Setelah DKI bergabung, konsorsium akan melakukan perhitungan biaya pembangunan subway. Diharapkan pada Agustus mendatang, perhitungan sudah selesai. Menurut Sugiharto, pembiayaan dirasa cukup hanya dari konsorsium lokal. "Kalau kurang kita cari dari luar," jelas Sugiharto.Sementara Sutiyoso mengatakan, pembiayaan subway menelan biaya US$ 550 juta atau sekitar Rp 4 triliun. Dari jumlah itu, DKI akan menanggung Rp 1,5 triliun atau sekitar Rp 150 miliar dalam 10 tahun. Namun DKI akan melakukan konsultasi dulu dengan DPRD.Sebelumnya, pemerintah telah membentuk sebuah konsorsium yang bernama Jakarta Metro System. Konsorsium itu terdiri dari 10 BUMN dan 5 dari swasta. Dalam konsorsium itu, Pemprov DKI tidak dilibatkan. DKI pun memprotes dan melobi berbagai pihak. (iy/)