Alasan Ibu Kota Negara Harus Pindah Menurut Wakil Ketua MPR

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai keinginan Pemerintah Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur adalah tepat. Hal itu dikarenakan, saat ini, Jakarta dan Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang cukup padat.

Ia menjelaskan, jika Ibu Kota Negara tidak dikelola dengan baik maka akan menghadirkan sejumlah permasalahan seperti demografi, lingkungan, ekonomi, dan pembangunan.

"Populasi penduduk semakin bertambah sehingga membuat daya dukung infrastruktur juga semakin padat," kata Jazilul dalam keterangannya, Senin (7/2/2022).

Upaya untuk memindahkan IKN bukan hal yang baru bagi Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, Presiden Soekarno pada masanya memiliki keinginan untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bahkan, pada masa Orde Baru atau Presiden Soeharto ibu kota direncanakan akan pindah ke ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat.

"Jadi rencananya sudah lama, meski tempatnya tidak sama," jelasnya.

Jazilul menilai, secara geografis rencana kawasan IKN saat ini cukup baik. Pasalnya kawasan tersebut berada di tengah Indonesia sehingga jarak dari barat ke timur sama. Secara fasilitas juga sudah memadai karena IKN telah memiliki pelabuhan udara dan laut yang modern.

"Fasilitas di kedua kota itu juga sama dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia," ungkapnya.

Untuk jalur udara, ia mengatakan akses IKN bisa dilalui dari dua kota yakni Samarinda dan Balikpapan. Akses laut juga bisa dimanfaatkan dari dua kota tersebut untuk menuju kawasan IKN.

Ia berharap, IKN bisa menjadi kota dengan yang tertata serta memiliki banyak unsur penting untuk menunjang kehidupan seperti kebinekaan, ramah lingkungan, rapi, bersih, teratur, dan modern.

"Diharapkan pula dengan IKN baru akan terjadinya pemerataan pembangunan. Selama ini diakui pembangunan hanya terkonsentrasi di Jakarta dan Jawa. Dengan IKN yang baru maka pembangunan akan lebih menyebar sehingga pemerataan ekonomi dan sendi kehidupan lainnya akan tercapai," jelasnya.

Alumni dari organisasi eksternal kampus PMII ini juga memberikan dukungan terhadap nama dari IKN yakni Nusantara. Menurutnya, pemilihan nama Nusantara dinilai sangat tepat karena sudah tidak asing dan memiliki makna sejarah yang begitu kental.

"Bukan sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat. Sudah sangat tepat bila dinamakan Nusantara," tutupnya.