.webp)
PLN saat ini tengah melakukan proses pengadaan atau tender program konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke Energi Baru Terbarukan (EBT) di sejumlah wilayah. PLN pun menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses pengadaan tersebut guna memastikan bisnis dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Direktur Mega Proyek dan EBT PLN, Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan PLN akan melakukan konversi 499 Megawatt (MW) PLTD menjadi pembangkit yang ramah lingkungan dengan dengan mekanisme hybrid dengan PLTD eksisting.
Program konversi PLTD ke EBT ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, PLN akan mengkonversi sampai dengan 250 Megawatt (MW) PLTD yang tersebar di beberapa titik di Indonesia. Kemudian, akan dilakukan konversi PLTD dengan menggunakan PLTS baseload, yang artinya ada tambahan baterai agar pembangkit bisa nyala 24 jam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Adanya program konversi ini diharapkan dapat menurunkan pemakaian BBM, menurunkan emisi CO2 serta meningkatkan bauran energi baru terbarukan di PLN," ujar Wiluyo dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/2/2022).
Konversi ke PLTS dan baterai ini akan membuat kapasitas terpasang di tahap pertama mampu mencapai sekitar 350 Megawatt Peak (MWp). Sehingga, dapat mendongkrak bauran energi terbarukan dan penambahan kapasitas terpasang pembangkit secara nasional.
Pada tahap kedua, PLN akan mengonversi PLTD sisanya sekitar 249 MW dengan pembangkit EBT lainnya, sesuai dengan sumber daya alam yang menjadi unggulan di daerah tersebut serta keekonomian yang terbaik. Wiluyo juga menjelaskan proyek ini ditargetkan akan rampung bertahap pada 2025 mendatang demi mendukung pencapaian target bauran EBT 23%.
Wiluyo pun mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah mendukung dan membantu PLN, termasuk dalam bantuan penyelesaian sertifikasi tanah. Pihaknya berharap KPK dapat turut membantu dalam hal pengawasan program de-dieselisasi yang akan segera dimulai oleh PLN.
Sementara itu, Direktur Monitoring KPK RI Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo mengapresiasi upaya PLN yang mengajak KPK dalam pengawasan proses pengadaan proyek de-dieselisasi tersebut.
"Biasanya KPK yang manggil perusahaan/lembaga, ini PLN yang mengundang KPK, luar biasa," ungkapnya.
Agung menerangkan dalam data KPK, celah yang paling banyak potensi korupsinya adalah pada proses pengadaan. Output dari divisi monitoring di KPK ialah rekomendasi kepada lembaga untuk memperbaiki proses yang ada, sehingga menghilangkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi.
(akn/ega)
