Jadi Anggota Dewan HAM PBB, RI Harus Lawan Impunitas

Jakarta - Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PPB. Konsekuensinya, Indonesia harus melawan impunitas atau kekebalan hukum. Ironisnya justru saat ini impunitas berada di depan mata dengan dihentikannya kasus Soeharto.Demikian disampaikan sejumlah LSM dalam jumpa pers bersama di kantor Kontras, Jl Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/5/2006)."Langkah krusial yang pertama dilakukan oleh Indonesia dengan terpilihnya menjadi anggota Dewan HAM PBB yaitu menunjukkan bahwa Indonesia harus memerangi impunitas," jelas Koordinator HRWG Rafendi Djamin.Rafendi mengatakan, pemerintah Indonesia harus memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan berbagai kasus kejahatan kemanusiaan terutama selama pemerintahan Orde Baru."Soeharto merupakan simbol impunitas. Padahal yang paling signifikan kasusnya itu harus diteruskan. Ini yang harus dilawan," jelas dia.Sementara itu anggota HRWG lainnya Choirul Anam mengatakan, di level internasional dan ASEAN, Indonesia mendapat dukungan menjadi anggota Dewan HAM PBB bersama negara lainnya.Tentunya terpilihnya Indonesia ini membanggakan, namun total diplomasi yang dilakukan menjadi ironi ketika Indonesia didaftar menjadi anggota Dewan HAM PBB tidak dibarengi dengan menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM termasuk praktek impunitas."Tapi justru impunitas ada di depan mata dengan penghentian kasus Soeharto. Deplu harus menjelaskan kepada dunia bahwa Indonesia melawan itu," kata Anam.Dalam pertemuan tersebut, sejumlah LSM ini meminta pemerintah untuk menghentikan niat menghentikan peradilan Soeharto. Indonesia juga diminta segera mengintegrasikan berbagai konvenan internasional yang telah diratifikasi dan menjamin implementasi atas konvenan yang telah ditandatangani melalui UU atau PP."Jika ini tidak dilakukan justru akan mempermalukan Indonesia sendiri," ujarnya. (san/)